Pulihono Jadi Ketua Definitif Golkar Kota?
Kamis 06-10-2016,08:51 WIB
Janji Plt Ketua untuk Gelar Musda sebelum Oktober Meleset
KEJAKSAN – Kabar mengejutkan datang dari DPD Partai Golkar Kota Cirebon. Lama dinanti, pelaksanaan musyawarah daerah (musda) justru semakin tak jelas.
Malah, informasi terbaru menyebutkan, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Pulihono SE telah didefinitifkan menjadi ketua DPD.
“Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan kabar penunjukan Plt ketua menjadi ketua definitif DPD Partai Golkar Kota Cirebon,” ungkap seorang kader Partai Golkar, seraya meminta namanya tak dikorankan, kemarin.
Ia mengaku, kabar tersebut menyebar dengan cepat kepada para kader maupun demisioner pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon.
Bahkan, beberapa kader mulai menyusun strategi untuk menjegal Pulihono menjadi ketua definitif. “Karena penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat membangun Golkar,” katanya.
Sementara terpisah, Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Supriyadi HS tak menampik rumor tersebut.
Supriyadi mengaku, mendengar informasi penunjukan Pulihono menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon secara definitif. “Memang kabarnya seperti itu. Tapi saya sendiri belum bisa memastikan,” kata Supriyadi.
Kalaupun benar Pulihono ditunjuk oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk menjadi ketua definitif di DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Supriyadi menilai, akan mendapat banyak pertentangan.
“Salahsatunya, walau dia (Pulihono, red) orang Golkar, tapi bukan orang sini (Kota Cirebon, red). Itu yang jadi permasalahan juga,” katanya.
Selain itu, Supriyadi menilai, penunjukan Pulihono menjadi ketua definitif bila benar adanya, hal itu telah melanggar mekanisme organisasi. Terlebih, penunjukan itu tidak dilakukan melalui forum musda.
“Bolehkah Plt ketua jadi definitif? Kita lihat AD/ART dan PO-nya. Plt ketua harus baca AD/ART dan PO sebagai aturan yang kita pakai. Tapi yang pasti, harusnya melalui musda. Ini kan partai. Harus ada mekanisme organisasi yang dijalankan,” tuturnya.
Di sisi lain, dia juga menyayangkan, ketidakjelasan pelaksanaan musda. Padahal, Pulihono sendiri pernah menyatakan, bahwa musda akan digelar sebelum Oktober.
Tapi faktanya, sampai awal Oktober ini, musda belum juga digelar. “Kalau melihat dari target, ya sudah lewat. Beberapa PR yang belum tergarap juga banyak. Misalnya wawali, juga sudah hampir pasti lepas,” katanya. (jri)
KEJAKSAN – Kabar mengejutkan datang dari DPD Partai Golkar Kota Cirebon. Lama dinanti, pelaksanaan musyawarah daerah (musda) justru semakin tak jelas.
![\"Supriyadi](\"https://www.rakyatcirebon.id/wp-content/uploads/2016/10/Supriyadi-HS.jpg\" "\\"Supriyadi") |
| Supriyadi HS (kanan). Foto: Fajri/Rakyat Cirebon |
Malah, informasi terbaru menyebutkan, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Pulihono SE telah didefinitifkan menjadi ketua DPD.
“Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan kabar penunjukan Plt ketua menjadi ketua definitif DPD Partai Golkar Kota Cirebon,” ungkap seorang kader Partai Golkar, seraya meminta namanya tak dikorankan, kemarin.
Ia mengaku, kabar tersebut menyebar dengan cepat kepada para kader maupun demisioner pengurus DPD Partai Golkar Kota Cirebon.
Bahkan, beberapa kader mulai menyusun strategi untuk menjegal Pulihono menjadi ketua definitif. “Karena penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat membangun Golkar,” katanya.
Sementara terpisah, Sekretaris Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Supriyadi HS tak menampik rumor tersebut.
Supriyadi mengaku, mendengar informasi penunjukan Pulihono menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon secara definitif. “Memang kabarnya seperti itu. Tapi saya sendiri belum bisa memastikan,” kata Supriyadi.
Kalaupun benar Pulihono ditunjuk oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk menjadi ketua definitif di DPD Partai Golkar Kota Cirebon, Supriyadi menilai, akan mendapat banyak pertentangan.
“Salahsatunya, walau dia (Pulihono, red) orang Golkar, tapi bukan orang sini (Kota Cirebon, red). Itu yang jadi permasalahan juga,” katanya.
Selain itu, Supriyadi menilai, penunjukan Pulihono menjadi ketua definitif bila benar adanya, hal itu telah melanggar mekanisme organisasi. Terlebih, penunjukan itu tidak dilakukan melalui forum musda.
“Bolehkah Plt ketua jadi definitif? Kita lihat AD/ART dan PO-nya. Plt ketua harus baca AD/ART dan PO sebagai aturan yang kita pakai. Tapi yang pasti, harusnya melalui musda. Ini kan partai. Harus ada mekanisme organisasi yang dijalankan,” tuturnya.
Di sisi lain, dia juga menyayangkan, ketidakjelasan pelaksanaan musda. Padahal, Pulihono sendiri pernah menyatakan, bahwa musda akan digelar sebelum Oktober.
Tapi faktanya, sampai awal Oktober ini, musda belum juga digelar. “Kalau melihat dari target, ya sudah lewat. Beberapa PR yang belum tergarap juga banyak. Misalnya wawali, juga sudah hampir pasti lepas,” katanya. (jri)
Sumber:
- Share:
