Komisi II Soroti Kebocoran PAD Pajak Restoran, Tapping Box Dinilai Belum Optimal

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari sektor pajak restoran. Dugaan tersebut muncul karena sistem pemungutan pajak yang hingga kini masih banyak menggunakan metode flat. Tidak mencerminkan transaksi riil di lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH, mengatakan penggunaan alat perekam transaksi atau tapping box sebenarnya sudah diterapkan di Kabupaten Cirebon. Namun, jumlahnya masih sangat terbatas. Belum menjangkau seluruh potensi wajib pajak.

“Alat tapping box memang sudah ada, tapi jumlahnya sangat minim. Bahkan belum sampai 100 unit," kata Cakra, ketika dihubungi Rakyat Cirebon, Jumat (30/1).

*Seharusnya pengadaan alat ini dianggarkan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), jangan terus bergantung pada CSR,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dari total sekitar 2.171 restoran, rumah makan, dan kafe di Kabupaten Cirebon, setidaknya dibutuhkan tambahan 500 hingga 1.000 unit tapping box agar potensi kebocoran pajak dapat ditekan secara maksimal.

Selama ini, keterbatasan perangkat membuat sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran pajak secara flat, yang dinilai rawan manipulasi. Padahal, pemerintah daerah saat ini baru memiliki 93 unit tapping box yang berasal dari program CSR Bank BJB.

“Kalau ingin PAD tidak bocor, mau tidak mau jumlah tapping box harus diperbanyak. Dengan sistem flat, potensi manipulasi masih sangat besar,” ujarnya.

Cakra menilai, belum meratanya pemasangan tapping box menyebabkan banyak potensi pajak yang belum tergarap optimal. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi pajak secara lebih serius.

Ia mencontohkan kawasan Tuparev yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi, dengan banyak restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan. Namun hingga kini, belum seluruhnya terpantau melalui sistem tapping box.

“Di Tuparev saja, masih banyak restoran dan hotel yang belum terpasang tapping box. Padahal itu kawasan dengan perputaran ekonomi tinggi, seharusnya menjadi prioritas,” jelasnya.

Sebagai pembanding, Cakra mengungkapkan hasil studi banding ke Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pengadaan 1.000 unit tapping box. Hasilnya mampu meningkatkan penerimaan pajak hingga 400 persen.

“Vendor siapa pun tidak jadi soal, yang penting bertanggung jawab penuh terhadap sistem dan database yang digunakan,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, peningkatan PAD membutuhkan keberanian dan inovasi dari pemerintah daerah.

“Kalau mau pendapatan naik, ya harus berani investasi dulu. Itu rumus ekonomi sederhana,” tandasnya.

Menurutnya, tanpa pembaruan sistem dan terobosan kebijakan, PAD Kabupaten Cirebon dikhawatirkan akan stagnan.

“Kalau dibiarkan seperti sekarang, ya hasilnya akan segitu-gitu saja. Tidak ada lonjakan signifikan,” ucapnya.

Untuk itu, Komisi II DPRD mendorong Bapenda segera mengusulkan pengadaan tapping box kepada Bappelitbangda. Rencananya, pengajuan anggaran tersebut ditargetkan untuk tahun 2027.

“Tidak perlu langsung banyak, minimal 500 unit dulu. Nanti dampaknya pasti terlihat,” pungkasnya. (zen)

Sumber: