BNSP Dorong Pemkab Indramayu Intervensi Sertifikasi Pekerja Sektor Migas

INDRAMAYU - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan intervensi strategis dalam rangka memperluas sertifikasi kompetensi bagi para pekerja sektor minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Indramayu. Hal ini dinilai penting untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang terukur, teruji, dan diakui.

Pernyataan itu disampaikan Ketua BNSP, Syamsi Hari, saat kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu, Rabu (11/2/2026). Lokasi kunjungan pertama di Kilang Pertamina Balongan, kemudian dilanjutkan bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, di Pendopo Indramayu.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Syamsi Hari didampingi oleh Asesor Lisensi Kepala pada BNSP, Ade Syaekudin, yang juga merupakan putra asli Kabupaten Indramayu. Kehadiran putra daerah dalam agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara BNSP dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lokal.

Pada kesempatan itu, Syamsi menyatakan, intervensi tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, menjamin keselamatan kerja, serta mendukung profesionalisme di sektor strategis nasional.

Ia menegaskan, keberadaan industri migas di Indramayu harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat hadir melalui kebijakan, program, dan fasilitasi yang mendorong pekerja sektor migas untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai standar nasional.

"Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mengintervensi dan mendorong agar pekerja sektor minyak dan gas bumi disertifikasi. Sertifikasi kompetensi merupakan instrumen negara untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang terukur, teruji, dan diakui," ungkapnya.

Dipaparkan, sertifikasi kompetensi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan daya saing tenaga kerja, tetapi juga berhubungan langsung dengan aspek keselamatan kerja, kualitas operasional industri, serta perlindungan bagi pekerja dan pemberi kerja.

"Mengingat sektor migas memiliki tingkat risiko yang tinggi, kompetensi yang tersertifikasi menjadi kebutuhan mutlak," kata dia.

Terhadap hal itu, Syamsi mendorong agar Pemkab Indramayu dapat bersinergi dengan industri migas, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Sinergitas ini dinilai penting untuk menyusun langkah-langkah konkret dan berkelanjutan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi pekerja migas.

"Dengan adanya intervensi aktif dari pemerintah daerah, sertifikasi kompetensi diharapkan tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia daerah yang terencana dan selaras dengan kebutuhan industri," ujarnya.

Menurut Syamsi, BNSP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal pelaksanaan sertifikasi kompetensi agar berjalan sesuai standar, bermutu, dan memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja, industri, serta Pemkab Indramayu.

Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh BNSP tersebut. Ia berharap BNSP bisa membantu untuk memastikan kompetensi pekerja lokal agar lebih berdaya saing. Sehingga para pekerja lokal dapat memiliki nilai yang lebih meningkat.

Selain migas, di Indramayu saat ini juga sedang bergerak ke arah sektor industri lainnya dengan ditandai mulai berdirinya pabrik-pabrik di berbagai wilayah. Pemkab Indramayu juga melalui Balai Latihan Kerja (BLK) berupaya mempersiapkan pekerja lokal siap kerja dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing pabrik.

"Tadi juga dibahas kaitannya kawasan industri ini ya, agar pekerja lokal kita punya kualitas yang tersertifikasi agar bisa bersaing. Sehingga peningkatannya tidak hanya pada sertifikasi tenaga-tenaga terampil, juga dapat meningkatkan kesejahteraan," pungkasnya. (tar)

Sumber: