RAKYATCIREBON.ID-Caleg Dapil 8 Jabar DPR Partai Amanat Nasional Heru Subagia menyampaikan duka yang mendalam atas perang antara Israel dan Palestina yang merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa. Konflik Israel dan Hamas menjadi malapetaka dan pelecehan bagi nilai-nilai kemanusiaan internasional.
Ia menyebut ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan ditoleransi.
Ia pun mengecam tindakan Israel yang memporak-porandakkan Palestina. Akibat serangan Israel itu, banyak warga sipil menjadi korban.
"Mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan Israel yang telah memporak-porandakan Palestina, merenggut nyawa-nyawa warga sipil yang tidak berdosa," kata alumni Hubungan Internasional UGM 1996 ini, Minggu (15/10).
Ia pun mendesak Israel agar tidak menjadikan momentum dan tragedi ini sebagai upaya untuk terus menganeksasi wilayah Palestina dan menjual isu konflik Israel untuk menarik simpati Negara-negara Barat.
"Palestina adalah negara yang berdaulat dan harus dihormati semua negara di dunia," kata yang juga sebagai Ketua Relawan Ganjar Pranowo (RGP2024).
Ia juga mendesak PBB dan dunia internasional untuk mengakhiri perang tersebut. Jangan institusi dunia ini mandul dan bahkan bungkam berbicara perdamaian resolusi politik yang mengarah tercapainya terbentuknya negara Palestina yang berdaulat.
Mendesak keras kepada PBB dan Komunitas Internasional dan juga Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan langkah cepat untuk menyepakati gencatan senjata," ujarnya.
"Jangan biarkan warga Palestina mati dan menderita bahkan menjadi korban fisik kekerasan yang dilakukan Israel di Gaza", tambah Heru.
Argumen sedikit berbeda disampaikan pengamat Intelijen Bondhan W. Ia berpendapat hubungan diplomatik bisa dipertimbangkan asalkan Israel bisa memenuhi syarat yang diajukan Indonesia, semisal kemajuan pesat dalam negosiasi pembentukan negara Palestina dan menghentikan pembukaan permukiman ilegal.
"Sumber konflik di sana itu sekarang adalah pembukaan jewish settlements (permukiman Yahudi). Jadi, (pembukaan permukiman) di wilayah-wilayah pendudukan itu sesuatu yang sebenarnya oleh hukum internasional juga dipandang sebagai tindakan ilegal,” ucap Bondhan.
Ia mengamini sudah banyak negara muslim yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ia meyakini Indonesia juga bisa memainkan peran lebih aktif dalam mendukung Palestina jika punya hubungan resmi dengan Israel.
"Jadi, secara diplomasi instrumen kita jadi lebih banyak. Misal, Turki itu kalau ada tindakan kekerasan oleh Israel (terhadap Palestina), yang Turki lakukan, misal, panggil dubesnya pulang. Di dalam kerangka diplomasi, memanggil seorang dubes pulang itu adalah tamparan buat negara yang ditempatkan,” jelas dia.
Kehadiran perwakilan resmi Israel di Indonesia, kata Bondhan, juga menguntungkan bagi publik. Organisasi masyarakat Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, bisa turut menekan Israael secara resmi via kedubes.
"Misal, Muhammadiyah atau NU menyampaikan protes atas peristiwa di Al Aqsa, itu kan bisa diserahkan kepada Kedutaan Besar Israel. Kalau sekarang pernyataan itu diserahkan kepada siapa? Media kan? Enggak ada efeknya buat Israel. Israel tidak akan merasakan tekanan kalau tidak disampaikan di dalam kerangka diplomatik," jelas dia.