*** MKKS: Ada 10 SMPN Diisi Plt
RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Cirebon, Drs Didin Jaenudin MM, mendesak pemerintah daerah segera melantik kepala sekolah definitif di sejumlah SMP Negeri yang saat ini mengalami kekosongan jabatan.
Oleh karenanya, Didin pun mendukung rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon yang wacananya akan digelar menjelang Pilkada. Alasannya, posisi Kepala Sekolah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelancaran operasional sekolah-sekolah besar yang saat ini terpaksa dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
“Terdapat 10 SMPN di Kabupaten Cirebon yang jabatan kepalanya kosong, bahkan ada yang sudah lebih dari enam bulan, seperti di SMPN 1 Babakan,” ujar Didin pada Senin (30/9).
Selain SMPN 1 Babakan, kekosongan juga terjadi di SMPN 1 dan 2 Ciledug, SMPN 1 Pasaleman, SMPN 1 Gegesik, SMPN 1 dan 2 Depok, SMPN 2 Karangasembung, serta SMPN 1 dan 3 Gunungjati.
Menurut Didin, proses seleksi dan penentuan calon kepala sekolah sudah selesai, dan saat ini ada 13 calon yang siap dilantik. Namun, hanya 10 jabatan yang kosong. Sehingga tiga calon lainnya harus menunggu kekosongan sekolah berikutnya.
“Pengisian jabatan kepala sekolah harus segera dilakukan. Kalau dibiarkan terlalu lama, ini akan berdampak pada operasional sekolah, terutama sekolah besar yang memiliki banyak kegiatan. Plt tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal,” tegas Didin.
Ia juga menekankan bahwa proses seleksi calon kepala sekolah memakan waktu cukup lama, hampir satu tahun. Selain melalui tahapan seleksi yang ketat, termasuk penskoran, calon kepala sekolah harus memenuhi kriteria sebagai guru penggerak dan berstatus PNS.
“Tahun depan, ada 13 kepala sekolah yang akan pensiun, termasuk saya. Jadi Dinas Pendidikan harus segera melakukan seleksi kembali untuk calon kepala sekolah yang baru,” tambah Didin, yang juga menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Sumber.
Didin berharap Pemkab Cirebon segera mengambil langkah cepat agar proses rotasi dan mutasi dapat berlangsung tanpa hambatan, demi kelancaran aktivitas pendidikan di Kabupaten Cirebon. (zen)