Komisi III DPRD Kota Cirebon Beri Kartu Kuning ke Dinsos Kota Cirebon Soal Pemutakhiran DTKS di Kota Cirebon

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID  - Komisi III DPRD Kota Cirebon mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Cirebon untuk secara serius melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal ini perlu dilakukan, agar ke depan, penerima manfaat dari semua program bantuan yang digulirkan bisa tepat sasaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Yusuf menilai, semua bantuan sosial, merupakan sektor yang krusial. Sehingga jangan sampai itu tersalurkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima. 

Dinas Sosial Kota Cirebon, lanjut Yusuf, memiliki peran penting dalam hal ini, karena menjadi SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang menjadi sasaran.

"Akurasi DTKS sangat menentukan seberapa baik tingkat kesejahteraan masyarakat setelah diintervensi semua jenis bantuan. Dinsos mempunyai posisi berkaitan dengan itu, sehingga DTKS itu harus diverifikasi dan update," tegas Yusuf saat rapat dengan Dinas Sosial.

Tak hanya dimutakhirkan, Yusuf juga meminta Dinsos Kota Cirebon mampu menjamin keterbukaan informasi mengenai DTKS tersebut, sehingga masyarakat di tingkat kelurahan dapat mengaksesnya secara langsung.

"Pada prinsipnya, bagaimana Dinsos harus prima dalam melayani masyarakat, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau ada masalah, segera perbaiki sehingga tidak menimbulkan polemik," lanjutnya.

Komisi III DPRD Kota Cirebon juga menekankan, agar Dinsos Kota Cirebon bisa terus mengoptimalkan pelayanan sosial lain, seperti penanganan khusus bagi disabilitas telantar, gelandangan, pengemis, hingga ODGJ di Kota Cirebon.

"Ada sekitar 800-an lebih ODGJ yang terdata di Dinsos. Inisiasi Dinsos untuk membangun pusat rehabilitasi, atau rumah singgah dan shelter harus menjadi prioritas," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Sarifudin juga menekankan agar Dinsos Kota Cirebon lebih selektif dalam memutakhirkan DTKS sehingga proses penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak salah sasaran.

Ia juga mengimbau agar kerja sama antar lembaga, baik Dinsos Kota Cirebon dengan legislatif maupun dengan lembaga lain lebih dioptimalkan di tahun 2025 ini, sehingga persoalan-persoalan yang kerap muncul di sektor pelayanan bidang sosial ini bisa dibahas dan dipecahkan bersama.

"Saya kira sudah baik apa yang dilakukan Dinsos, akan tetapi kami tetap mengingatkan agar ke depan sinergi dengan Komisi III agar penerapan programnya bisa lebih baik lagi," kata Sarifudin.