RAKYATCIREBON.ID, CIREBON — Pemerintahan Kabupaten Cirebon di bawah kepemimpinan Drs H Imron MAg dan H Agus Kurniawan Budiman akan menghadapi tantangan besar terkait efisiensi anggaran.
Pasalnya, Presiden RI, Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 yang memandatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, termasuk pengurangan dana transfer ke daerah.
BACA JUGA:Bermarwah Karena Umat, Lemah Karena Rais 'Aam
Inpres tersebut menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun secara nasional, terdiri dari Rp256 triliun belanja kementerian/lembaga dan Rp50 triliun transfer ke daerah. Kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, diminta untuk memangkas belanja kegiatan seremonial, kajian, hingga studi banding.
Imron dan Agus Kurniawan sendiri merupakan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Rencananya bakal dilantik 20 Februari mendatang. Dilantik langsung oleh presiden. Seperti disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH, kemarin.
BACA JUGA:H Suhendrik Dukung Kepala Daerah Terpilih Edo-Farida untuk Bangun Kota Cirebon
“Mudah-mudahan pelantikan yang diagendakan 20 Februari nanti berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Bupati terpilih, Imron, mengaku telah menerima informasi mengenai pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp91 miliar.
BACA JUGA:Gaduh Caretaker, Kadin Kota Cirebon Berpedoman AD/ART dan Peraturan Organisasi
"Setelah pelantikan, kami akan segera rapat dengan dinas terkait dan DPRD untuk membahas strategi penghematan dana. Namun, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu," tegasnya.
Ia memastikan bahwa sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar akan tetap menjadi perhatian meskipun anggaran terbatas. "Pelayanan publik harus tetap optimal meski ada keterbatasan anggaran," tambah Imron.
BACA JUGA:Gerindra Targetkan Prabowo Dua Periode
Imron juga menyampaikan bahwa sebelum pelantikan, bupati terpilih se-Indonesia akan mengikuti pelatihan selama lima hari di Magelang. "Kami berangkat sendiri, tidak boleh bawa pengawal atau istri," katanya.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana, mengatakan pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) Kemendagri untuk memastikan angka pasti pengurangan APBD.
BACA JUGA:PKB Pastikan, Bukan Oposisi Pemerintah
"Rp91 miliar itu masih prediksi berdasarkan hitungan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Angka pasti baru akan diketahui setelah SE Kemendagri keluar," jelas Yuyun.
Menurutnya, pengurangan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp13 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp49 miliar, dengan total efisiensi mencapai Rp62 miliar dari APBN.
BACA JUGA:Imron Minta Wakil Bupatinya Tetap Kompak Sampai Akhir Masa Jabatan
Meski begitu, Yuyun menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya berupa pemangkasan anggaran, melainkan pergeseran untuk dialokasikan ke Belanja Tidak Terduga (BTT). "Teknis detailnya masih menunggu Perpres baru sebagai pedoman," imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat menjaga stabilitas pelayanan publik meski harus menghadapi penyesuaian anggaran yang signifikan. "Kami akan terus berupaya agar efisiensi ini tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat," tutup Yuyun. (zen)