RAKYATCIREBON.ID, CIREBON — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, berkomitmen menjaga ketahanan pangan. Caranya, dengan mencegah terjadinya alih fungsi lahan.
Hal itu, disampaikan Ketua HKTI Terpilih, Tasrif ketika ditemui Rakyat Cirebon, Selasa 11 Februari 2025. Kata dia, ketahanan pangan kini terancam. Pasalnya dihantam dengan maraknya serangan alih fungsi lahan.
BACA JUGA:Komisi I DPRD Dorong Penertiban Pengemis di Makam Sunan Gunung Jati
Ia pun menggarisbawahi pentingnya melindungi lahan pertanian produktif dari ekspansi industrialisasi dan praktik kaplingisasi. Sementara, jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat.
"Kabupaten Cirebon membutuhkan minimal 40.000 hektare lahan tanaman pangan yang harus dilindungi melalui regulasi daerah," ujar Tasrif.
BACA JUGA:Bursa Ketua PC GP Ansor Bakal Diisi Wayang Lawas
Ada sekitar 10.000 hektare lahan produktif terancam dialihfungsikan. HKTI berkomitmen melakukan pendampingan serta advokasi untuk mempertahankan lahan hijau berkelanjutan.
Beberapa langkah strategis yang akan ditempuh HKTI meliputi, distribusi pupuk yang memprioritaskan kelompok tani desa, pembentukan sentra pupuk di setiap kecamatan, pendirian kios pangan untuk memperkuat distribusi bahan pangan.
BACA JUGA:Tahapan Pilkada Kabupaten Cirebon, Tinggal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
"Selain itu, revitalisasi tambak di pesisir utara Kabupaten Cirebon guna meningkatkan produksi perikanan," katanya.
Ketua Penasihat HKTI Kabupaten Cirebon, H Tasiya Soemadi Al Gotas, mendesak pemerintah daerah agar memfasilitasi kantor operasional HKTI.
"Kami berharap pemerintah menyediakan kantor yang layak untuk HKTI agar dapat bekerja maksimal dalam mendampingi dan mengadvokasi petani," tegasnya.
BACA JUGA:Jelang Konfercab XI, GP Ansor Kabupaten Cirebon Perketat Persyaratan Calon Ketua
Mengingat, HKTI ini, tidak memiliki anggaran khusus. Namun HKTI memiliki komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi memastikan pertanian Cirebon tetap maju dan berkelanjutan.
"Kami tidak punya anggaran dan gaji, tapi semangat kami untuk mendukung petani tidak akan surut," tambahnya.
BACA JUGA:Pemerintahan Imron-Agus Dan Tantangan Efisiensi Anggaran
Di sisi lain, Budiarto, Ketua OKK DPD HKTI yang juga formatur penyusunan kepengurusan, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada tembusan resmi terkait usulan struktur organisasi baru.
"Kami sudah siapkan formulir, tapi responsnya masih minim," ujarnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, HKTI Kabupaten Cirebon optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. (zen)