Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Soroti Proyek Perencanaan yang Tak Pernah Direalisasikan

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID  - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kritik tajam terhadap banyaknya proyek perencanaan yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dedi mempertanyakan efektivitas ribuan kajian yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, banyak dari proyek tersebut hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa realisasi.

“Silakan dicek, di Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ini ada berapa ribu kajian? Gak ada hasilnya. Ini seperti ada proyek perencanaan, tapi proyeknya tidak ada,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 dan RKPD 2025 di Gedung Negara, Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5).

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya membangun tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal, termasuk dalam merawat dan merevitalisasi sungai sebagai bagian dari ajaran Siliwangi. Ia menyebut, sungai yang bersih seharusnya menjadi pusat tatanan perumahan, bukan dibelakangi atau dijadikan tempat pembuangan.

“Di negara Siliwangi itu, sungai harus bersih. Kalau sungai bersih, bangunannya juga harus tertata. Harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi,” tegasnya.

Ia juga mengaku siap mengambil langkah tegas untuk menertibkan bangunan liar dan warung-warung yang berdiri di atas saluran air atau bahu jalan, yang dinilainya mengganggu fungsi ruang publik dan merusak estetika kota.

“Saya tanya Pak Walikota, ‘Bapak berani nertibin warung-warung di atas saluran BBWS itu nggak?’ Dia jawab, ‘Tidak berani.’ Ya sudah, saya yang akan datangi langsung,” ujarnya lantang.

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, langkah-langkah berani untuk menegakkan kembali hak negara atas aset dan ruang publik sangat penting demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang.

“Negara untuk rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Sunda itu harus dimulai dengan keberanian. Kalau tidak mulai, ya terus tertinggal,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan hulu sungai di wilayah pegunungan sebagai sumber utama ekosistem air di Jawa Barat. Kerusakan di hulu akan berdampak langsung pada keberlangsungan industri dan kehidupan masyarakat di wilayah hilir, khususnya di pantai utara Jawa Barat.

“Tidak akan ada industri di Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Bogor, kalau hulu sungainya rusak,” tandasnya.

Dedi mencontohkan sistem tata ruang era kolonial Belanda yang menurutnya jauh lebih terencana. Belanda membangun sabuk hijau di daerah pegunungan, bendungan, serta jaringan transportasi berbasis sungai.

“Belanda itu membangun sabuk hijau di gunung, membangun bendungan dan jaringan irigasi. Bahkan mereka merancang perjalanan dari Cirebon ke Jakarta cukup lewat Tarum Timur dan Tarum Barat, masuk ke Kalimalang,” jelasnya.

Ia berharap sistem pembangunan berkelanjutan seperti itu dapat dihidupkan kembali melalui pendekatan lokal seperti ajaran Karuhun Sunda, yaitu "Gunung Kudu Awian, Lengkob Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan."

Sebelum menutup sambutannya, KDM sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa jalan kota/kabupaten yang mulai dari Jalan tol hingga ke Bakorwil atau Gedung Negara akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam proses pembangunan.

“Dari hasil musrenbang ini, tentunya ada kolaborasi yang harus baik antara kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Ini semua untuk menunjang pembangunan agar lebih cepat,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan yang dikeluhkan warga sebagai rusak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun provinsi.

“Pak Gubernur sudah bilang, kalau itu jalan provinsi, tentu beliau punya kewenangan untuk memperbaikinya. Tapi kalau dari Tol Plumbon merupakan jalan nasional dan Tol Ciperna juga itu nasional, masuknya ke jalan kota, itu memang jadi tanggung jawab provinsi,” jelasnya. (its)