CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Isu jalan rusak menjadi sorotan DPRD Kabupaten Cirebon. Pasalnya, jalan rusak dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Hal itu, disampaikan dalam Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (23/9).
Juru bicara Fraksi Gerindra, R Cakra Suseno SH menyampaikan keprihatinannya melihat total belanja operasional daerah sebesar Rp 3,18 triliun, 69,5 persennya merupakan anggaran belanja pegawai.
Ia menilai porsi anggaran untuk perbaikan infrastruktur dasar, terutama jalan, masih perlu ditingkatkan. Padahal jalan rusak menjadi keluhan utama masyarakat.
Meski belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 241,93 miliar dari total belanja pengadaan Rp 383,26 miliar terbilang cukup baik. Namun itu belum cukup menjawab kebutuhan di lapangan.
"Karena infrastruktur jalan menjadi isu yang amat kuat disuarakan masyarakat, dan implementasinya perlu diperhatikan betul,” tegas Cakra.
Hal serupa juga disampaikan Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya, Ari Bahari ST. Fraksi Golkar secara lugas menuding bahwa anggaran infrastruktur jalan masih terlalu kecil dibanding besarnya keluhan masyarakat.
Ia bahkan meminta Bupati dan Wakil Bupati Cirebon untuk lebih tegas mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan agar tidak asal jadi dan cepat rusak.
“Masyarakat sudah tidak mau dibohongi lagi dengan pembangunan jalan yang asal-asalan. Baru dibangun, dua bulan sudah rusak. Ini harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya pengawasan anggaran. Hal itu, rawan terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ari--sapaan akrabnya meminta Pemkab tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Rosadi menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran dan memberikan dampak langsung pada masyarakat. Ia mendesak agar program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, benar-benar dirasakan masyarakat.
“APBD harus punya multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial," katanya.
Politisi asal Dapil IV itu juga meminta pemerintah daerah lebih aktif menggali potensi PAD. Bukan malah membebani rakyat dengan kenaikan tarif pajak.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pendataan PBB-SPPT yang membuat banyak bangunan permanen di lahan kosong tidak tercatat sebagai wajib pajak.
"Itu berpotensi mengurangi pendapatan daerah," katanya.
Secara umum, fraksi di DPRD menyuarakan persoalan infrastruktur jalan rusak yang belum tertangani serius, anggaran yang belum efisien, dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program.
Pemkab Cirebon dituntut tidak hanya menjadikan tema Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif sebagai jargon, tapi benar-benar mewujudkannya dalam tindakan nyata.
DPRD juga meminta Bupati memberikan penjelasan terukur dan realistis terkait proyek-proyek prioritas, termasuk perbaikan jalan, bangunan sekolah yang nyaris ambruk, serta layanan kesehatan seperti UHC BPJS/KIS PBI yang disebut belum optimal.
Sebagai informasi APBD tahun 2026 yang mencapai Rp 4,34 triliun lebih, publik menuntut agar setiap rupiah digunakan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan mendasar rakyat. (zen)