Material Bongkaran Sekolah Diperebutkan, Disdik Tutup Celah Permainan

Jumat 25-09-2026,20:41 WIB
Reporter : Zezen Zaenudin Ali
Editor : Rifki Nurcholis

Namun, transparansi tidak berhenti pada penentuan pemenang.

BACA JUGA:Bangunan Liar Ganggu Irigasi, Lahan Aset Pemkab Diduga Diperjualbelikan

Setelah pemenang ditetapkan, material belum bisa langsung diambil. Disdik terlebih dahulu mengajukan penjualan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dilengkapi hasil appraisal.

Pemenang wajib menyetorkan pembayaran sesuai nilai appraisal melalui rekening kas daerah. Setelah bukti pembayaran diterima Disdik, barulah surat tugas pengambilan material diterbitkan.

Dengan alur tersebut, transaksi tidak berhenti pada kesepakatan antara pembeli dan pengelola bongkaran. Ada penilaian, penentuan pemenang, pembayaran melalui kas daerah hingga dokumen pengambilan material.

Ujungnya bukan sekadar menghindari rebutan. Disdik juga membidik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.

“Tujuan utamanya tentu kita memperbaiki tata kelola sarana dan prasarana di bidang SMP. Kedua, meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Zain mengakui pembenahan tata kelola diperlukan agar proses penjualan material pemerintah memiliki mekanisme yang lebih terbuka dan terukur.

“Pada prinsipnya kami ingin memperbaiki tata kelola,” katanya.

Untuk peserta, Disdik tidak menutup kesempatan bagi warga dari luar Kabupaten Cirebon. Namun, masyarakat lokal tetap menjadi prioritas.

Pertimbangannya, mekanisme tersebut sekaligus diharapkan memberikan ruang ekonomi bagi warga Kabupaten Cirebon.

Yang lebih jauh, SiCEBONG tidak hanya disiapkan untuk lingkungan sekolah. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan BKAD terkait kemungkinan aplikasi tersebut diadopsi oleh seluruh perangkat daerah.

Sebab, material bongkaran bukan hanya muncul dari proyek rehabilitasi sekolah. Perangkat daerah lain juga memiliki material pemerintah yang berpotensi menghadapi persoalan serupa ketika barang terbatas sementara peminatnya banyak.

“BKAD meminta agar boleh tidak untuk diadopsi untuk sekabupaten Cirebon, untuk para SKPD,” katanya.

SiCEBONG sendiri telah melalui tahap uji coba. Penerapannya ditargetkan mulai Oktober setelah APBD berjalan. Namun, digitalisasi bukan jaminan otomatis bahwa seluruh persoalan selesai.

Transparansi sistem tersebut nantinya justru akan diuji dari keterbukaan data peserta, nilai appraisal, pemenang, nilai transaksi hingga pembayaran yang masuk ke kas daerah.

Kategori :