Jika seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme, SiCEBONG berpotensi mengubah pola penjualan material bongkaran pemerintah dari sekadar perebutan di lapangan menjadi proses yang lebih tertib, tercatat dan terukur.
“Bagaimanapun kami sebagai pegawai pemerintah, kami merasa malu ketika pendapatan kami melalui TPP itu dari anggaran daerah, tetapi kontribusi kami justru kurang optimal. Maka ini untuk mengoptimalkan anggaran daerah,” tandasnya.
Salah satu pengusaha bongkaran, Rukida, mengapresiasi inovasi yang diterapkan Disdik. Pihaknya mengaku siap mengikuti sistem yang akan diberlakukan.
“Kalau bicara bisnis memang harusnya begini. Lebih mengutamakan PAD dulu, kewajiban dulu. Kita mengapresiasi. Itu bisa menertibkan kondisi di lapangan,” tukasnya. (zen)