\"Prosesnya tidak mudah ke arah sana. Makanya kita akan konsul ke Kemendagri terkait masalah ini. Targetnya agar ada semacam titik terang. Seperti apa sebetulnya perluasan daerah ini. Kami serius, pertengahan Januari kita akan ke Kemendagri,\" lanjut Imam.
Menanggapi respons dari para anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang dengan tegas menolak wacana ini, ia menyebut itu merupakan hal yang wajar. Bahkan menjadi respons yang seharusnya ditunjukan sebagai anggota legislatif.
\"Ya gak apa-apa. Mereka harus mempertahankan, itu hak. Dan pasti akan begitu responsnya. Tapi kita akan tetap berjalan sesuai ketentuan. Kita akan kejar dulu bisa atau tidaknya, boleh atau tidaknya. Jika boleh, maka kita akan lanjut proses selanjutnya,\" kata Imam. (sep)