Wacana PPN Belum Diputuskan
RAKYATCIREBON.ID – Wacana pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako belum diputuskan pemerintah. Namun dilapangan, sudah riuh dibicarakan. Kebanyakan mengeluh. Khawatir, berimbas pada lemahnya daya beli masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi pun ikut menanggapi. Menurutnya, selama belum dipastikan, kekhawatiran itu hanya menjadi kontraproduktif. \"Ini masih wacana. Belum menjadi keputusan pemerintah,\" kata Luthfi, kemarin.
Kalaupun benar, jangan diputar balikan. PPN untuk kendaraan mewah dihilangkan dalam rangka mengakselerasi produk dan pasar. Sementara sembako yang langsung terkait dengan masyarakat banyak, malah diberlakukan. \"Kalau benar, inikan sesuatu yang kontradiktif,\" ucapnya.
Tapi, sebelum ada keputusan, politisi PKB itu meminta masyarakat tidak usah khawatir. Masyarakat diminta agar tenang terlebih dulu. \"Kan pemerintah juga belum mengambil keputusan. Ini hanya baru wacana-wacana saja. Jadi oleh karenanya kita jangan terhasut oleh informasi yang belum jelas,\" pintanya.
Menurutnya saat ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) yang berat. Kondisi Covid-19 menjadi bencana nasional. Kasusnya belum juga tuntas. Sehingga, target nasional yang harusnya pendapatan nasionalnya tembus diangka Rp3000 trilyun, tidak tercapai. Faktanya, malah drop. Perlu keseimbangan keuangan. Penyebabnya, lantaran sektor riil tidak bekerja.
\"Kondisi ini, tidak hanya dialami oleh Indonesia, tatapi juga dialami negara lainnya. Termasuk di Asia, Afrika. Semua kolaps,\" imbuhnya.
Dimana pun saat ini, pemerintah sedang berupaya, mengambil kendali. Untuk menjaga keseimbangan. Jangan sampai keseimbangan ini tidak terjaga, akhirnya Indonesia menjadi kolaps. \"Ini yang perlu kita jaga,\" tuturnya
Sebenarnya, lanjut Luthfi kepentingan besarnya, Indonesia bisa melewati pandemi Covid-19 dengan baik. Ia meyakini pemerintah pusat, tidak pernah terfikir untuk mengkapitalisasi masyarakat. \"Tapi yang difikirkannya, bagaimana Indonesia bisa melewati bencana nasional ini dengan baik,\" tegasnya.
Langkah-langkahnya, salah satunya memastikan sektor ril berputar. \"Saya kira kita harus sinergi, harus satu paket dengan pemerintah agar ikhtiarnya bisa optimal,\" kata pria berkacamata itu.
Sebelumnya, para pedagang di pasar tradisional sudah mendengar informasi tersebut. Mereka khawatir, pemerintah benar-benar memberlakukan aturan PPN untuk sembako. Seperti diakui salah satu Pedagang di Pasar Tradisional Sampiran Talun Kabupaten Cirebon, Umiyati. Ia mengaku tidak menyetujui wacana tersebut. Memberatkan. Terlebih mayoritas pedagang kecil baru beberapa tahun berdagang. Jika kebutuhan sembako ada pajaknya mereka khawatir akan menambah beban biaya lagi.
“ Kita sebagai pedagang kecil tidak setuju. Kalau mau ada pajak untuk kebutuhan sembako. Apalagi pegagang di sini, terbilang baru. Masa mau ada beban lagi,” katanya.
Hal serupa disampaikan Muin. Menurutnya wacana pemberlakuan PPN kebutuhan sembako akan memberatkan rakyat kecil. Jika untuk menambah pendapatan sektor pajak, sebaiknya perusahaan besar dan asing yang ditambah pajaknya. Bukan menyasar sektor ekonomi kecil.
“Kasian lah, nanti orang-orang kecil lagi yang dikorbankan. Kalau benar mau ada PPN Kebutuhan pokok, untuk perusahaan besar saja sana,” pungkasnya. (zen)