RAKYATCIREBON.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan memberlakukan pelarangan mudik Lebaran Idul Fitri, sebagaimana sudah ditetapkan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan diamankan dan dilaksanakan Pemprov Jabar, hingga ke daerah-daerah.
“Terkait kebijakan pemerintah pusat, kami sampaikan 100 persen kami sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Jadi, kalau sudah diputuskan kebijakannya, maka tugas kami mengamankan dan menyosialisasikan. Karena kunci keberhasilannya adalah satu komando,” ungkap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat dan Pengendalian Transportasi pada Masa Idul Fitri di Pendopo Bupati Cirebon di Jalan Kartini Kota Cirebon, Kamis (29/4).
Pria yang akrab disapa Emil itu menambahkan, sebagai contoh pentingnya satu komando dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah ketika pada tahun lalu saat Pemprov Jabar memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak diimbangi oleh provinsi terdekatnya. Sehingga kasus Covid-19 kala itu masih tinggi.
“Dalam hal mudik ini narasinya sama, dilarang mudik. Saya selalu tambahkan, yang paling rawan oleh (adanya) mudik ini para lansia, orangtua. Di Jawa Barat tahun lalu pernah ada yang meninggal dunia, seorang ibu yang sudah sepuh, didatangi pemudik dari Jakarta atau Bogor kalau tidak salah. Terpapar, komorbid, dan akhirnya meninggal dunia. Kami tidak mau terulang lagi di Jawa Barat. Ini sebagai contoh konkret dari pelanggaran imbauan,” tuturnya.
Di Jabar, peta kewilayahan terkait pelarangan mudik terbagi menjadi tiga bagian. Dua wilayah besar masuk dalam aglomerasi atau satu tarikan kewilayahan yang masih dibolehkan mobilitas tertentu, sedangkan sisanya tidak masuk dalam ketetapan aglomerasi yang dibuat Kementerian Perhubungan.
“Walaupun ada aglomerasi, kami tidak ingin ini seolah-olah bebas. Tapi hanya keperluan operasional. Tetap Jabodetabek dan Bandung Raya, bahwa secara umum imbauannya tidak mudik dulu,” kata dia.
Emil mengaku intens berkoordinasi dengan Polda Jabar terkait penyekatan di titik rawan dilalui pemudik. Tidak hanya di jalur reguler, penyekatan juga akan dilakukan terhadap jalan tembus atau “jalur tikus”. “Ada 120 titik yang kami sekat. Tapi kita tahu ada jalur-jalur ‘tikus’. Akan kami tutup, kami razia juga. Pak Kapolda sudah menyampaikan akan ditambah jadi 158 titik penyekatan,” ujarnya.
Dia juga memerintahkan kepada sekda Provinsi Jabar untuk menyiapkan materi kampanye larangan mudik. Bisa dengan video yang berisi imbauan orang tua agar anaknya di daerah rantau tidak mudik dulu. Bisa juga dengan mengemas video “tsunami” Covid-19 di India. “Agar kita tidak seperti itu,” katanya.
Terkait tidak masuknya wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayumajakuning) dalam aglomerasi yang dibolehkan mobilitas tertentu, Emil seusai rapat koordinasi menyampaikan, penetapan aglomerasi sudah berdasarkan kajian dan perhitungan matang.
“Aglomerasi itu karena keterikatan lintas ekonominya memang saling berkaitan secara intensif. Jadi tidak bisa diberlakukan di semua daerah. Kalau semua daerah meminta ya akhirnya sama saja jadi (seolah) dibolehkan (mudik). Ini bukan berarti mudik lokal boleh. Tetap saja tidak boleh mudik. Tapi kalau aglomerasi itu ada ketentuan berbeda dengan non-aglomerasi,” jelasnya.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyampaikan, ada sekitar 7 persen penduduk Indonesia atau 18,9 juta orang yang hidup di perantauan diprediksi ingin tetap mudik ke kampung halaman kendati sudah dilarang. “Bagaimana upaya kita bersama agar angka ini terus berkurang,” kata Doni.
Oleh karena itu, Doni mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama menyosialisasikan kebijakan pelarangan mudik. Pasalnya, mereka yang memaksakan mudik tidak bisa dijamin keamanannya dari kemungkinan pembawa virus corona. Sekalipun membawa dokumen hasil pengetesan negatif Covid-19.
“Tidak ada jaminan mereka aman, negatif terus. Misalnya dalam perjalanan mereka menyentuh bagian atau benda tertentu itu tidak bisa dihindari. Kemudian pulang, cipika-cipiki dengan orang tua dan lainnya. Khawatirnya carrier (membawa virus, red),” kata pria yang juga kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.
Di tempat sama, Walikota Cirebon, Nashrudin Azis mengatakan, menyikapi tidak masuknya Ciayumajakuning dalam wilayah aglomerasi, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan para kepala daerah di Ciayumajakuning. “Dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan kepala daerah yang lain,” kata Azis.
Tapi menurutnya, jika mobilitas antardaerah yang berbatasan langsung, sebenarnya sudah menjadi rutinitas. Hanya saja pada masa lebaran Idul Fitri nanti, tetap akan dilakukan pemeriksaan di perbatasan wilayah.