Pengelolaan BUMDes Japura Kidul Disoal, Warga Nuntut Transparansi Dana Desa

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon disoal. Pasalnya, pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepada BUMDes belum dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

BACA JUGA:Serapan Dana Desa Tahap Dua Masih Lamban, 105 Desa Belum Unggah Dokumen

Keresahan warga mencuat Minggu, 21 Desember 2025. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran program Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa. Dinilai tidak pernah disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Salah seorang warga, Budiman, menyampaikan sejak awal masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Menurutnya, perubahan arah program dilakukan tanpa melalui musyawarah desa.

“Awalnya diinformasikan untuk mendukung pertanian padi, tapi kemudian berubah menjadi penanaman semangka dengan anggaran sekitar Rp70 juta. Warga tidak diajak berdiskusi, tiba-tiba kegiatan sudah berjalan,” ujarnya.

Budiman menambahkan, program tersebut disebut telah panen, namun hasilnya tidak memberikan keuntungan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya. Tidak pernah ada laporan resmi terkait penggunaan dana maupun hasil kegiatan usaha BUMDes.

BACA JUGA:PDIP Bakal Rutin Bagikan Makanan Gratis, Rudiana: Bukan Sindir Program MBG

Ia juga menyebutkan bahwa BUMDes Japura Kidul mengelola dana sekitar Rp260 juta yang berasal dari alokasi Dana Desa tahap pertama dan kedua. Namun hingga kini, warga mengaku belum menerima laporan pertanggungjawaban secara tertulis maupun terbuka.

“Tidak ada informasi yang bisa diakses warga. Tidak dipasang papan anggaran, tidak ada laporan ke publik,” katanya.

Selain penggunaan anggaran, warga juga mempertanyakan proses penunjukan pengurus BUMDes. Mereka menilai pengangkatan direktur dan jajaran pengurus dilakukan tanpa mekanisme terbuka dan minim sosialisasi.

“Tidak ada pengumuman atau seleksi terbuka. Tiba-tiba sudah ada pengurus. Hal ini memicu kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” ujar Budiman.

Kritik juga datang dari kalangan pemuda desa. Anggota Karang Taruna Japura Kidul, Sutrisno, menyampaikan keprihatinannya terhadap kinerja BUMDes yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi warga.

Ia membandingkan pengelolaan BUMDes dengan kegiatan pengelolaan sampah yang dijalankan Karang Taruna secara mandiri dengan keterbatasan dana.

“Kami bergerak dengan kemampuan terbatas, tapi manfaatnya bisa dirasakan. Sementara BUMDes mengelola dana besar, namun dampaknya belum terlihat,” ucap Sutrisno.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya transparansi dan pengawasan. Ia mendorong pemerintah desa serta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Pemdes Tuk Karangsuwung Dorong Program Ketahanan Pangan Ayam Petelur

Warga dan pemuda desa pun mendesak adanya audit terhadap pengelolaan BUMDes Japura Kidul, termasuk evaluasi program ketahanan pangan. Mereka berharap BUMDes dapat dikelola secara profesional dan benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa.

Hingga berita ini ditulis, pihak BUMDes Japura Kidul maupun Direktur BUMDes, Asmari, belum memberikan tanggapan. Pemerintah Desa Japura Kidul juga belum menyampaikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga. (zen)

Sumber: