Wakil Walikota Cirebon Cek Lokasi Proyek Kotaku, Laporkan Keluhan Warga ke Kementerian PUPR

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pengerjaan proyek Kotaku di pesisir Panjunan, Kota Cirebon menuai banyak keluhan. Banyak catatan atas proyek milik Kementerian PUPR tersebut. Protes warga pun terus bergulir.

Selain dinilai pengerjaan tidak sesuai spek, anggota DPRD Kota Cirebon yang juga tinggal di wilayah Panjunan, bersuara keras. Bahkan menilai, poyek miliaran rupiah itu, dikerjakan asal-asalan.

Menindaklanjuti banyaknya keluhan serta masukan dari masyarakat setempat mengenai pembangunan proyek Kotaku, Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati langsung meninjau ke lokasi pembangunan di pesisir Panjunan.

Menurutnya, pembangunan proyek Kotaku memang belum sepenuhnya selesai, namun progresnya sudah lebih dari 50 persen.

"Alhamdulillah progresnya sudah 75 persen. Kami dorong Program Kotaku segera rampung," ungkapnya, kemarin.

Beberapa aspirasi yang ia terima terkait pembangunan proyek Kotaku, lanjut Eti, di antaranya ketersediaan fasilitas publik yang sebelumnya ada di lokasi tersebut, seperti taman bermain anak, lapangan bola voli dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Untuk itu, kata Eti, ia akan menampung dan menerima apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Nantinya, akan disampaikan dan dilaporkan kepada pihak berwenang, yang memiliki hajat pembangunan Kotaku. Dalam hal ini Kementerian PUPR.

"Kami akan tampung aspirasi masyarakat dan kami teruskan ke instansi terkait," lanjut dia.

Secara garis besar, kata Eti, pemkot terus mendorong kepada Kementerian PUPR untuk segera merampungkan pembangunan program Kotaku yang dilakukan secara multiyears tersebut.

Setelah itu selesai, barulah kewenangan Pemkot Cirebon untuk menata dan mempercantik kawasan pesisir Panjunan, setelah pembangunan fisiknya selesai 100 persen. 

"Kami percaya, pembangunan proyek Kotaku ini akan selesai tepat pada waktunya," ujarnya.

Mengenai penataan yang dimaksud, pemkot akan melibatkan semua dinas serta stakeholder terkait. Bahkan, ia juga akan meminta instansi swasta untuk ikut membantu dalam menata wilayah pesisir Panjunan nanti.

Karena menurutnya, bukan hanya oleh instansi pemerintah, penataan kawasan kumuh harus dilakukan bersama-sama. Dan untuk proyek Kotaku di Panjunan ini, Eti meyakini, ke depan bukan hanya persoalan kawasan kumuh yang ditata, melainkan juga akan menjadi destinasi wisata unggulan di Kota Cirebon.

"Wilayah ini memiliki potensi wisata yang belum tergali maksimal. Itu target yang ingin kami capai. Jadi, proyek ini bukan hanya menata kawasan kumuhnya, tetapi juga menggali dan memaksimalkan potensinya," imbuh dia.

Sebelumnya, sorotan tajam terhadap pengerjaan proyek Kotaku di Panjunan, makin meluas. Warga setempat menyampaikan keluhan dan menilai, pengerjaan proyek pengentasan kumuh skala kawasan di sepanjang Pesisir Panjunan tidak sesuai spek.

Sekretaris RW 10 Pesisir Utara Kelurahan Panjunan, Achmad Muzakky menyayangkan munculnya statemen dari DPRKP yang menyatakan bahwa proyek Kotaku berjalan sesuai rencana dan sudah sesuai kajian. Padahal, DPRKP melihat sendiri ketika ada laporan kerusakan yang terjadi pada pengerjaan proyek Kotaku, seperti ambruknya gapura dan amblesnya lantai batu alam.

"Sayang sekali, kenapa disebut sesuai kajian? Padahal gapura ambruk, lantai batu alam juga ambles. Apakah itu sudah sesuai kajian teknis?" keluh Zakky kepada Rakyat Cirebon, akhir pekan lalu.

Sebagai tuan rumah, lanjut Zakky, masyarakat setempat juga ikut memantau perkembangannya. Menurut info yang diterimanya, pihak kontraktor sebenarnya sudah mendapatkan surat peringatan. Bahkan perpanjangan waktu pengerjaan hingga 22 April 2022 bulan lalu.

Namun fakta di lapangan, sampai saat ini masih banyak item pekerjaan yang belum diselesaikan. Seperti torn-torn hidrant di beberapa titik. Termasuk pembangunan torn hidrant yang dibangun di area Sanimas, dibiarkan lama terbengkalai tak ada pengerjaan.

"Lihat saja, masih banyak yang belum selesai. Padahal kontraknya habis," lanjutnya.

Dijelaskan Zakky, selain masih banyak pekerjaan yang belum selesai, bahkan terbengkalai, di saat semua perlu percepatan, tidak setiap hari para pekerja terlihat di lapangan. Begitu pun dari DPRKP yang memiliki fungsi monitor, meskipun tidak melekat, seharusnya bisa lebih intens melakukan pemantauan.

Tak hanya memonitor hasil pekerjaan, namun masyarakat pun terus memantau pengerjaannya. Bahkan menemukan kejanggalan-kejanggalan saat pengerjaan. Itulah mengapa tak heran jika gapura yang baru dibangun sempat roboh kembali.

"Saat pengerjaan urugan saja, sebagian urugannya menggunakan lumpur bekas kerukan. Pembetonan jalan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan gelaran besi, sebagian besarnya tidak. Saya ada bukti foto-foto dan videonya. Apakah itu juga sudah sesuai kajian teknis?" tuturnya.

Ditambahkan Zakky, warga di Pesisir Panjunan begitu mengidam-idamkan lingkungannya bebas dari kekumuhan. Sehingga proyek pembangunan yang sedang berjalan ini merupakan mimpi dari warga setempat.

Oleh karena itu, ia mengharapkan ada keseriusan, baik dari pihak pemerintah agar lebih serius melakukan monitoring, maupun dari pihak kontraktor yang melakukan pekerjaan untuk serius melakukan pengerjaan. Sehingga program Kotaku di Panjunan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita di lapangan akan kawal dan monitor terus. Saya tidak mau saat nanti diserahkan kepada pemkot dan masyarakat, beberapa bulan kemudian bangunan yang sudah jadi pada rusak akibat pengerjaan yang tidak sesuai spek dan gambar. Nanti yang disalahkan masyarakat, dikiranya masyarakat pesisir yang tidak merawat bangunan Kotaku," tegasnya.

Sementara, legislator Dapil Kejaksan-Lemahwungkuk yang juga warga Pesisir, Fitrah Malik menyampaikan protes keras atas proyek Kotaku yang dinilai asal-asalan.

Fitrah menjelaskan, sejatinya, program Kotaku yang bersifat multiyears ini, merupakan kebanggaan warga Pesisir. Akan tetapi dalam proses perjalanannya, pekerjaan pembangunan mulai nampak tidak sesuai harapan.

"Pihak kontraktor terkesan tidak profesional. Bisa dilihat, banyak pekerjaan yang tidak sesuai," ungkap Fitrah.

Mengingat kediamannya tak jauh dari lokasi pembangunan, ia pun kerap memonitor pekerjaan. Dan ia menemukan banyak ketidaksesuaian.

Pertama, saat pekerjaan sudah melebihi waktu kontrak, masih banyak item pekerjaan yang belum terselesaikan. Kedua, beberapa waktu yang lalu, gapura di ujung jalan sempat ambruk tanpa sebab, padahal belum lama dibangun.

Ketiga, ia melihat betonisasi sepanjang jalan yang saat ini pekerjaannya sudah dilakukan, namun betonnya tidak memakai gelaran besi dan hanya memakai slub saja.

"Keempat, yang baru saja terjadi, ada bagian lantai batu alam yang ambles, padahal baru dipasang," jelasnya.

Fitrah menilai, hal-hal ganjil yang ia temukan di lapangan ini, terjadi akibat pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek program Kotaku, terkesan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. (sep)

Sumber: