Siap-siap! Tahapan Pemilu Bakal Dimulai 14 Juni 2022

 

Sementara dari sisi keuangan, sebagaimana sudah dirilis, anggaran Pemilu 2024 itu sudah disepakati Rp76 triliun, dan KPU saat ini sedang berhitung menyiapkan itu, termasuk untuk honorarium badan add hoc, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

 

"Tahapan Pemilu 20 bulan, nanti masa kerja PPK 16 bulan, mulai Januari 2023 sampai 2 bulan setelah pemilu. PPS 15 bulan mulai Februari, KPPS sebulan 14 Januari-14 Februari 2024, PPDP masa kerja sebulan antara Maret-April tahun 2023," imbuh Didi.

 

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon, M Joharudin mewanti jauh-jauh hari perihal masalah krusial dan harus dipersiapkan, salah satunya berkaitan dengan data.

 

Oleh karena itu, Bawaslu meminta kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU untuk lebih progresif. Karena data kependudukan selalu update, termasuk nantinya menuju Data Pemilih Tetap (DPT).

 

"Yang namanya data kependudukan, setiap hari dinamis. Satu-satunya jalan, perlu koordinasi secara intensif dari semua pihak, yang potensial masuk, dan saat hari H sudah memenuhi syarat memilih. Harus didata Daftar Pemilih Baru (DPB)," ujarnya.

 

Terkait data ini, kata dia, KPU juga perlu melibatkan instansi terkait paling bawah di kelurahan agar data bisa selalu update.

 

"Kami mengajak semua parpol untuk ikut mengawasi keakuratan data pemilih. Kami juga mengajak semua lintas sektor, meskipun pemilu masih lama, tapi tahapan akan segera berjalan. Berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi, ketika masyarakat berpartisipasi aktif, kualitas demokrasi kita akan meningkat," tegasnya. (sep)

 

 

Sumber: