Aneh, Sudah UHC, Kartu BPJS Kok Non Aktif

 

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Reses anggota DPRD sudah berlangsung. Hasilnya beragam. Salah satu aspirasi yang menumpuk disampaikan, terkait persoalan BPJS.

 

Meskipun Kabupaten Cirebon sudah berstatus UHC. Namun, persoalan BPJS dilapangan masih terus dikeluhkan. Keluhan-keluhan itu, disampaikan kepada anggota dewan.

 

"Reses tahun ini sudah selesai. 6 titik di dapil saya. Banyak aspirasi dari konstituen dilapangan, yang mengeluhkan terkait ribetnya masalah BPJS," kata Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Zaenudin Budiman.

 

Yakni BPJS yang tadinya aktif, tiba-tiba ketika dilakukan pengecekan, jadi non aktif. Khususnya BPJS yang berasal dari APBN. "Kalau yang dari APBD, bisa diaktifkan. Sekarang kan banyak penerima BPJS dari APBN," katanya.

 

Padahal, Kabupaten Cirebon sudah UHC. Harusnya persoalan tersebut, tidak sampai  ditemukan. Tapi faktanya, masih tetap ada. Ia pun mempertanyakan, keberadaan Puskesos yang sudah mengirimkan data ke Dinsos. Datanya itu, sesuai atau tidak.

 

"Kalau sudah UHC, harusnya kan sudah ready. Tidak sampai tertolak ketika di cek atau tiba-tiba non aktif," imbuhnya.

 

Politisi NasDem itu menegaskan, harusnya Puskesos itu, ketika mengajukan, sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Manakala ada 100 orang sebagai penerima BPJS APBN,  semua diajukan.

 

"Diterima semua. Harusnya kan gitu. Karena sudah UHC ini. Tapi kan kenyataannya tidak," tutur Asep.

 

Alhasil, kini menjadi tumpukan persoalan. Ia pun secara pribadi, masih belum memahami apa yang diusulkn Puskesos. Apakah hanya mendata yang sudah masuk DTKS saja, atau seperti apa. Saat ini pelayanan hanya memprioritaskan yang bersifat urgen saja.

 

"Seperti mereka yang masuk rumah sakit tapi belum memiliki BPJS. Itu mendapat prioritas pelayanan UHC," katanya.

 

Selain soal BPJS, persoalan PPDB pun kerap dikeluhkan. Dinilai menyulitkan. Dan serat dengan pungli. Khususnya ketika ingin memasuki sekolah yang dinilai favorit.

 

"Di kita sekolah negeri masih jadi favorit. Masyarakat menginginkan anak-anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Walaupun harus bayar. Mereka lakukan. Padahal itu tidak diperbolehkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kasian," katanya.

 

Banyaknya persoalan yang diterimanya, dipastikan akan disampaikan di internal DPRD. "Kebetulan yang saya terima itu, terkait kendala masyarakat dilapangan. Bidangnya bidang sosial. Nanti saya akan sampaikan di Komisi IV," pungkasnya. (zen)

 

Sumber: