Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM, Ini yang Dilakukan KAMMI di Kuningan

Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM, Ini yang Dilakukan KAMMI di Kuningan

Tolak kenaikan BBM. Mahasiswa KAMMI serahkan aspirasi ke KOMISI II DPRD Kuningan.--

RAKYATCIREBON.ID, KUNINGAN - Gelombang penolakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi terus bergulir. Jumat (02/09) giliran mahasiswa KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) di Kuningan, mendatangi gedung DPRD pukul 14.00 WIB.

Bagja, Ketua KAMMI Kuningan menerangkan, penyampaian aspirasi mahasiswa kali ini tidak dilakukan dengan unjuk rasa. Ia dan pengurus memilih  audiensi, bersama anggota DPRD dari Komisi II. Alasan lain tak digelar unjuk rasa adalah keputusan pengurus, untuk menghormati moment Hari Jadi Ke-524 Kuningan, yang kini dirayakan masyarakat.

"Kami menyampaikan penolakan, isu-isu kenaikan BBM, baik itu hari ini atau nanti kedepannya.KAMMI selaku mahasiswa akan terus mengawal kebijakan pemerintah, yang sangat jauh dengan kepentingan rakyat," tegasnya.

Bukan sekedar tuntutan penolakan, mahasiswa juga menyodorkan solusi, supaya kenaikan harga BBM tidak terjadi. Yaitu penundaan proyek stregis nasional, yang tidak bersentuhan langsung kepada rakyat, semisal pemindahan ibukota.

"Kami didaerah mendorong, Proyek-proyek strategis yang tidak berkepentingan untuk rakyat ditunda. Ini (anggaran) bisa dialihkan untuk BBM bersubsidi. Perlu dukungan bersama dari berbagai pihak, mudah-mudahan melalui audiensi ini tersampaikan langsung," ungkap Bagja.

BACA JUGA:Refleksi Empat Tahun Kepemimpinan Acep-Ridho

Tampak menyambut kedatangan mahasiswa, Sekretaris Komisi II Saw Tresna Septiani (F Golkar), beberapa anggota ; H Purnama (F PDIP), Yaya (F PKS), dan H Eman Suherman (F Gerindra).

Seluruh anggota DPRD yang hadir sepakat, wacana kenaikan harga BBM yang bergulir pekan ini, menjadi kekhawatiran di komisi II. 

Kenaikan harga BBM berdampak sistemik, memicu inflasi atau kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Kondisi ini secara langsung menurunkan kesejahteraan masyarakat, daya beli menurun, tingkat konsumsi masyarakat juga menurun.

Audiensi ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan  fakta integritas, untuk disampaikan pihak legislatif ke pemerintah pusat.

Upaya lain yang bisa dilakukan anggota DPRD,  dalam mempercepat menyampaikan aspirasi mahasiswa ke Pemerintah Pusat, adalah menyampaikannya  di Partai masing-masing. Terutama parpol yang memiliki perwakilan di DPR RI, atau kader yang memiliki jabatan di Pemerintahan Pusat. 

BACA JUGA:Damkar Imbau Warga Waspada Potensi Kebakaran

Dari pantauan RakyatCirebon.com, audiensi ini mendapat pengawalan dari belasan petugas gabungan, TNI-Polri, dan Satpol PP. (Bubud Sihabudin)

Sumber: