Cegah Praktik Korupsi di BUMD

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD, Papan Nama Eksekutif Tak Terpasang

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang juga Koordinator Pelaksana StranasPK, Pahala Nainggolan menyebutkan, terdapat beberapa program pembenahan ke depan.

Diantaranya, optimalisasi aset yang dimiliki oleh BUMD untuk otonomi daerah. Perusahaan yang belum memiliki satuan pengawasan harus segera dibuat satuan pengawasannya, serta jumlah komisaris yang ada tidak boleh lebih banyak dari jumlah direksi.

Turut memberikan materi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Agus Fatoni. Bahwa lembaga yang dinaunginya merupakan pembina penyelenggaraan pemerintah daerah yang salah satunya adalah membina BUMD. 

Dengan dukungan StranasPK bersama dengan kepala daerah akan bekerjasama serta berupaya memaksimalkan pengelolaan BUMD.

BACA JUGA:Pemkab Lamban Mengeksekusi APBD 2022

Terhadap berbagai hal itu, Suwenda menegaskan, Pemkab Indramayu mendukung agar BUMD dapat dioptimalisasi kinerjanya. Sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal pada daerah, serta upaya pencegahan korupsi dapat terfokus dan terarah.

"Kami sangat mendukung adanya kegiatan tersebut, karena dengan adanya dukungan dari berbagai pihak program yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal," pungkasnya.

Sumber: