Koalisi di Pusat Jadi Rujukan untuk Pilkada Kota Cirebon, Bisa 3 Pasang Calon

Koalisi di Pusat Jadi Rujukan untuk Pilkada Kota Cirebon, Bisa 3 Pasang Calon

Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, M Handarujati Kalamullah--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cirebon memang masih dua tahun lagi. Sesuai regulasi, pilkada akan dilaksanakan bulan November 2024. Karena awal tahun akan diawali dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Pesta demokrasi tahun 2024 diawali dengan Pileg dan Pilpres. Kondisi ini, disinyalir menjadi penyebab sampai saat ini riak-riak pilkada belum begitu santer terdengar. Pasalnya, modal awal pilkada akan sangat tergantung pada hasil Pileg 2024. Sehingga peserta pemilu, akan lebih dahulu tempur mati-matian di pileg.

Namun demikian, obrolan dari diskusi-diskusi di lapangan sudah mulai terdengar. Nama-nama yang diprediksi akan muncul meramaikan bursa pilkada, masih malu-malu kucing. Karena serba belum jelas, baik dari partai yang akan menjadi kendaraan, ataupun poros koalisi yang mungkin terbentuk nanti.

Oleh karena itu, pada edisi khusus HUT ke-11, Rakyat Cirebon mencoba melakukan simulasi poros koalisi yang bisa terbentuk di pilkada. Jika misalnya pilkada dilaksanakan tahun ini, dengan skema menggunakan perolehan suara di Pemilu 2019, dan mencoba menerapkan skema koalisi yang saat ini sudah ramai di tingkat pusat.

Sebagaimana diketahui, saat ini yang sedang santer, ada beberapa poros koalisi yang diperbincangkan di pusat. Kemungkinan akan terbentuk untuk pilpres. Di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Golkar, PPP dan PAN.

Ada juga poros koalisi NasDem, Demokrat dan PKS yang digadang-gadang bakal segera terbentuk. Kemudian Gerindra serta PKB yang dua petingginya sudah sejak awal mengumbar kemesraan.

Bagaimana jika skema poros koalisi tersebut disimulasikan terjadi di Kota Cirebon untuk Pilkada 2024 mendatang?

Ketua KPU Kota Cirebon, Dr Didi Nursidi SH MH menyampaikan, untuk pilkada, sesuai regulasi, pasangan calon walikota dan wakil walikota diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan memenuhi 20 persen dari kursi di DPRD, atau minimal 25 persen dari suara sah di pemilu.

"Sebanyak 20 persen kursi legislatif. Berarti 7 kursi dan 25 persen suara sah," jelasnya.

Dengan demikian, jika skema hasil Pileg 2019 digunakan, maka di Kota Cirebon, tidak ada parpol yang bisa mengusung paslon sendiri, sekalipun partai pemenang. Sehingga koalisi menjadi sesuatu yang mutlak.

Setidaknya, perolehan di Pileg 2019 menjadi skema hasil minimal, karena semua parpol menargetkan untuk meningkatkan perolehan kursi mereka di tahun 2024.

"Tapi ke depan, semua parpol bertekad meningkatkan perolehan kursi. Bisa saja saat 2024 sih, ada yang bisa mengusung satu paslon sendiri," paparnya.

NASDEM, DEMOKRAT DAN PKS

Poros koalisi ketiga parpol ini sedang santer dibicarakan di tingkat pusat. Terlebih, setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung. Komunikasi ketiga parpol pun sudah berjalan, dan sepertinya dalam waktu dekat akan melahirkan deklarasi bersama.

Jika porosnya ditarik di Pilkada Kota Cirebon, dengan skema perolehan Pileg 2019, maka ketiganya sudah lebih dari cukup untuk mengusung satu pasangan. Demokrat dengan empat kursi, NasDem dengan empat kursi, dan PKS dengan tiga kursi, jumlahnya 11 kursi.

Belum lagi, jika poros koalisi ini terbentuk, banyak nama-nama besar yang akan muncul. Sebut saja Ketua DPD Partai NasDem Kota Cirebon, Eti Herawati yang saat ini menjabat sebagai wakil walikota.

Ada Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, termasuk Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso.

Untuk diketahui, ketiga parpol juga bersama-sama dalam koalisi pemenangan pasangan Azis-Eti (pasti) pada Pilkada 2018 lalu. Sehingga sangat besar peluang ketiganya kembali ada dalam satu poros koalisi.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, M Handarujati Kalamullah menyampaikan, komunikasi ketiga partai, terlebih di Kota Cirebon saat ini sangat bagus.

"Hubungan selama ini bagus. Kita juga sudah sempat komunikasi terkait kemungkinan dukungan terhadap Anies sebagai capres. Kita tunggu arahan lebih lanjut dari DPP, terkait ruang komunikasi yang akan dibangun. Kalau misalkan sudah ada keputusan DPP terkait deklarasi dukungan, semoga bisa Anies-AHY. Selanjutnya kita akan komunikasi lebih lanjut di daerah," tutur Andru.

Ditanya  mengenai apakah poros koalisi ini, jika terbentuk, akan bisa berlanjut ke Pilkada 2024? Dia pun mengatakan itu sangat mungkin. Hanya saja, di Demokrat akan terlebih dahulu fokus ke pileg dan meningkatkan perolehan kursi di legislatif.

KOALISI INDONESIA BERSATU

Koalisi ini menjadi koalisi pertama yang santer diperbincangkan di pusat. Sehingga saat ini, untuk di daerah, ketiga parpol sudah menjalin komunikasi. Bahkan di Kota Cirebon, ketiganya sudah pernah satu panggung, saat pelantikan DPD Golkar Kota Cirebon. PAN dan PPP secara spesial diberikan waktu untuk menyampaikan sambutan.

Ketua DPC PPP Kota Cirebon, dr Doddy Ariyanto MM mengakui, ketiga parpol sudah klop dan sudah mulai berkomunikasi secara intens. Hanya saja, masih komunikasi di tataran konsep gerakan, belum ke ranah aksi.

Namun dari komunikasi yang berjalan, ada kesimpulan yang mulai mengerucut bahwa arah dari komunikasi yang sudah terjalin akan mulai menjadi aksi. Baik di bidang sosial ataupun lainnya. Untuk menunjukkan eksistensi KIB, sembari menunggu instruksi lanjutan dari masing-masing DPP.

Ketua DPD PAN Kota Cirebon, Dani Mardani pun mengakui, ketiga partai, khususnya di Kota Cirebon sudah terjalin harmonisasi.

“Komukasi kami di KIB, alhamdulillah baik. Pertemuan-pertemuan sudah mulai dilakukan. Termasuk saat pelantikan Golkar, kami dan PPP diundang dan diberikan sambutan. Itu menjadi momen kita menjalin komunikasi politik di internal KIB," ucap Dani.

Namun pada prinspinya, kata Dani, ke depan masing-masing parpol menunggu dan manut terhadap instruksi dari DPP masing-masing, untuk bersama-sama, terutama dalam pileg dan pilpres.

Ditanya mengenai kemungkinan berlanjut sampai pilkada, ia pun tidak menampik ada harapan ke arah sana. Dengan simulasi hasil Pileg 2019 saja, ketiganya sudah memiliki lebih dari cukup kursi untuk mengusung paslon, dengan sembilan kursi.

"Dalam waktu dekat ini, bisa segera melakukan pertemuan kembali. Spirit bersama-sama saling mendukung, minimal lima kursi setiap dapilnya. Baik itu Golkar, PPP atau kami PAN. Nantinya itu akan jadi modal kursi bisa mengusung. Tapi spiritnya tidak di 9 kursi. Jadi kalau besok koalisi ini bisa terjaga sampai di pilkada, tiga partai ini sukses meraih targetnya,” paparnya.

Dia berharap, dengan 15 kursi menjadi modal KIB berangkat menghadapi pilkada. Namun, kembali kepada figur yang nanti akan diusung. Yang pasti, kendaraannya sudah cukup.

Untuk nama-nama yang bisa muncul dari poros ini, Golkar sudah menetapkan lima nama, yakni Ketua DPD, Andrie Sulistio, Sekretaris DPD, Agung Supirno, Bendahara DPD, Ana Susanti, Ketua Kosgoro, Effendi Edo serta Ketua Dewan Pertimbangan, Heri Hermawan. Dari PAN ada Dani Mardani serta di PPP ada dr Doddy. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sosok lain yang akan menggunakan kendaraan ini.

GERINDRA-PKB

Kemesraan antara Gerindra dan PKB di pusat sudah terlihat. Bahkan, ketua umum di kedua partai, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar daftar bersama ke KPU, mendaftarkan partainya sebagai peserta Pemilu 2024.

Di Kota Cirebon, Gerindra menjadi parpol pemenang Pemilu 2019 dengan perolehan 6 kursi. Namun untuk pilkada, dengan skema modal enam kursi, masih belum cukup, sehingga jika koalisi Gerindra PKB terbentuk sampai di Kota Cirebon, PKB bisa menambah dua kursi. Maka menjadi delapan kursi, cukup untuk mengusung satu pasangan calon di pilkada.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cirebon, H Eman Sulaeman menyampaikan, untuk hal tersebut, jangankan untuk pilkada, untuk pilpres pun belum ada instruksi lanjutan dari DPP, terkait dengan kemesraan Gerindra dan PKB.

Jika semisal poros ini terbentuk, dengan delapan kursi dari dua partai, banyak nama bisa muncul dan menggunakan kendaraan Gerindra PKB. Setidaknya, kedua ketua parpol, yakni H Eman, dan ketua PKB, Syaifurrohman sebagai pemilik kendaraan memiliki kesempatan. Meskipun bisa muncul sosok-sosok lain. (sep/wan)

Sumber: