Ada Pungli Distribusi Bansos di Cirebon, Kemensos Langsung Turun ke Lapangan

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Informasi mengejutkan datang dari pemerintah pusat. Diduga kuat, terjadi pungutan liar (pungli) pada pendistribusian bantuan sosial (bansos) di Cirebon.

Setelah kabar itu mengemuka, pemerintah pusat melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Sesditjen Dayasos) Kementerian Sosial RI dan Komisi VIII DPR RI turun ke lapangan.

Seperti diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) dari beberapa komponen untuk periode akhir di tahun 2022.

Di Cirebon, pendistribusian pun sudah dilakukan sejak Jumat pekan lalu oleh PT Pos Indonesia, dan masih terus berlangsung sampai saat ini.

Senin (28/11) kemarin, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina bersama pihak Kemensos, PT Pos Indonesia dan jajaran kepolisian meninjau pendistribusian bansos di wilayah Kota Cirebon, yang tersentral di kantor Pos Cirebon di Jalan Yos Sudarso.

Mereka melihat langsung proses pendustribusian yang berjalan. Bahkan sempat berbincang dengan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sedang menunggu giliran untuk pencairan.

Diwawancarai usai meninjau proses pendistribusian Bansos, Selly menyampaikan bahwa pihaknya turun bersama Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pemberdayaan Sosial pada Kementerian Sosial RI untuk memastikan semua bansos diberikan tepat sasaran.

Namun pada sidak di beberapa lokasi pendistribusian di Kota dan Kabupaten Cirebon, lanjut Selly, ia menemukan beberapa temuan dalam pendistribusian bansos.

"Ada beberapa temuan yang saya temukan, dan itu harus diselesaikan. Ini akan jadi bahan evaluasi saya di DPR. Masukan masyarakat harus menjadi perbaikan dari pelayanan Kemensos RI," ungkap Selly.

Temuan di lapangan yang ia temukan, disebutkan Selly, masih ditemukan praktik pungutan liar (Pungli) kepada para KPM yang menerima bantuan. Terlebih bansos yang disalurkan pada periode ini gabungan dari beberapa komponen bansos yang jumlahnya cukup fantastis.

"Ini harus tepat sasaran. Tapi ada dua kategori yang saya lihat. Masih ada pungli dari oknum di bawah terhadap para penerima bantuan. Mulai 20 ribu sampai 100 ribu. Ada juga, para penerima diarahkan harus beli di warung tertentu untuk menguntungkan sejumlah pihak," jelasnya.

Belum lagi, kata Selly, ia juga menemukan ada ketidaksinkronan data, antara data undangan untuk KPM, dengan data yang seharusnya diterima oleh KPM.

Temuan tersebut, akan menjadi catatan DPR RI untuk mengevaluasi kinerja Kemensos RI. Bahkan, tak hanya menjadi evaluasi di DPR, ia juga tak segan untuk melaporkan praktik tersebut langsung kepada Bareskrim Polri.

"Ini ada peran penegak hukum. Ada bapak Kapolres, mewakili Bareskrim. Tugas kami, bagaimana bantuan masuk tepat kepada penerima. Tetapi, masih ada oknum lembaga tertentu yang menghalangi petugas Kemensos mendampingi KPM," ujarnya.

Ditambahkan Selly, masyarakat penerima bantuan tak perlu merasa takut jika ada permintaan, atau intimidasi dari pihak tertentu terkait dengan pendistribusian bansos ini.

"Di Kemensos ada call centre. Masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan. Ini krusial, karena pada periode ini jumlahnya besar. Paling sedikit 900 ribu, paling banyak bisa sampai 3,8 juta per KPM. Jadi harus diawasi bersama," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendayagunaan Sosial pada Kementerian Sosial RI, Beni Sujanto menambahkan, pihaknya akan terus memastikan agar pendistribusian bantuan bisa tepat sasaran.

"Intinya, antara pusat, daerah dan PT Pos harus sinkron. Semua terus kita perbaiki. Kita pastikan, keberpihakan kita kepada KPM," ungkap Beni.

Menyikapi temuan yang ada pada proses pendistribusian bansos di Cirebon, Beni pun memastikan Kemensos akan melakukan evaluasi.

"Temuan langsung kita mitigasi dan selesaikan. Saat ini kita fokus bagaimana pemenuhan hak KPM," tegasnya.

Untuk diketahui, pada periode ini, para penerima bansos akan menerima beberapa komponen bantuan. Di antaranya BLT BBM untuk tahap kedua, bantuan sosial sembako yang dulunya BPNT, serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Semua berbentuk fresh money, sehingga jika diakumulasikan, setiap KPM akan menerima bantuan dalam jumlah yang cukup besar.

Besarannya, BLT BBM untuk dua bulan sebesar Rp300 ribu, bantuan sembako untuk tiga bulan sebesar Rp600 ribu, serta bantuan PKH yang besarannya beragam antara setiap KPM.

Disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dan jenjang sekolah anggota keluarga yang masih menempuh jenjang pendidikan. Termasuk lansia, dengan patokan besaran bantuan PKH, anak yang duduk di bangku SD sebesar Rp225 ribu, SMP Rp375 ribu, SMA Rp500 ribu dan Lansia Rp600 ribu, masing-masing untuk setiap tiga bulan. (sep)

Sumber: