Pungli Bansos Bukan di Kota Cirebon, Dinsos Terus Monitor
KLARIFIKASI. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Cirebon, Aria Dipahandi menegaskan bahwa isu pungutan liar bantuan sosial tidak terjadi di Kota Cirebon. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH/RAKYAT CIREBON--
RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Proses penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari beberapa komponen, yakni BLT BBM, Bantuan Sembako dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan PT Pos Indonesia tengah menjadi sorotan.
Terlebih lagi, setelah ada informasi dugaan pungutan liar dari penyalurannya. Dan saat ini pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki informasi tersebut.
Terbaru, dari proses penyelidikan sementara, diperoleh info ada selisih dari data, antara jumlah nominal yang seharusnya didistribusikan, dengan yang sebenarnya didistribusikan.
Bahkan, jumlah selisihnya bukan hanya hitungan ratusan ribu saja, melainkan sampai di angka ratusan juta. Hal ini pun terus menjadi sorotan, dan terus diselidiki Satreskrim Polres Cirebon Kota.
Meskipun ditangani Polres Cirebon Kota, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Cirebon, Aria Dipahandi memastikan bahwa penyaluran bansos yang menjadi sorotan bukan di wilayah administratif Kota Cirebon.
"Saya memang sudah tahu ada info itu di surat kabar. Tapi saya rasa, itu bukan di wilayah kota," ungkap Aria.
Sampai saat ini, kata Aria, Dinas Sosial terus memonitor penyaluran untuk para penerima di Kota Cirebon. Dan prosesnya berjalan lancar. Yang disalurkan, sesuai dengan yang seharusnya diterima KPM.
"Di Kota Cirebon, kami memang ada fungsi monitoring. Dan selama penyaluran berjalan baik," lanjutnya.
Namun demikian, ia mewanti-wanti, baik kepada para penerima maupun kepada para pendamping PKH, untuk melaporkan jika di lapangan ada hal-hal di luar ketentuan penyaluran bantuan.
"Bukan hanya polisi, kita juga menerima pengaduan. Jika ada hal-hal mencurigakan," ujar dia.
Ditanya mengenai data penerima, dijelaskan Aria, penyaluran bansos yang terdiri dari BLT BBM, bantuan sembako dan PKH ini, murni kewenangan Kemensos yang telah menunjuk PT Pos. Sehingga data yang digunakan pun langsung dari Kemensos RI.
"Data ril juga kita belum punya. Kita minta ke PT Pos belum diberikan, menunggu penyaluran selesai," ungkapnya. (sep)
Sumber: