Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lewat Majalengka, Melipir Mengikuti Jalan Tol

RAKYATCIREBON.ID, BANDUNG - Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang memakan waktu 6 tahun, sebentar lagi akan dioperasikan atau pada Agustus 2023 nanti.

Bahkan setelah itu, akan melangkah ke tahap kedua yakni Jakarta - Bandung - Surabaya yang rutenya jauh lebih panjang.
 
Kendati demikian, Gubernur Jawa Barat (Jabar), M Ridwan Kamil optimis pembangunannya bisa lebih cepat dibandingkan tahap pertama.

Sebab, sudah ada pengalaman dalam membangun infrastruktur kereta cepat. Faktor kedua, tidak perlu dilakukan pembebasan lahan, karena pembangunannya di sepanjang jalan tol termasuk Tol Cisumdawu.

Kemudian melewati Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka.

“Itu akan jauh lebih cepat, dibanding lompatan pertama yang ilmu kita. Nanti tahap 2 dari Bandung ke Surabaya, nggak usah pembebasan lahan. Karena sudah pengalaman. Melipir saja lewat jalan tol. Cisumdawu, Jogja, Solo, terus ke Surabaya,” kata Ridwan Kamil.

Dia menambahkan, segala sesuatu yang pertama memang cenderung lebih berat. Sebab, setiap lompatan terhadap kemajuan adalah zona tidak nyaman.

“Biaya yang namanya lompatan atau hal pertama, pasti selalu lebih mahal. Tapi kalau tidak dilakukan, kita tidak pernah naik kelas,” katanya.

Karenanya, Kang Emil menegaskan bahwa tujuan dari Kereta Cepat Jakarta Bandung itu, bukan ke Bandung. Sebab, pembangunannya direncanakan sampai Surabaya. “Itu nanti ke Surabaya. Cuma tahap 1 itu ke Bandung,” tandasnya.

Kang Emil mengakui, dalam pembangunan kereta cepat ini, memang banyak kritik dan masukan. Termasuk soal biaya yang membengkak.

Atas pengalaman itu, dirinya memberikan masukan agar ke depan lebih detil dalam memprediksi biaya. Termasuk biaya untuk inovasi dan faktor lainnya.

Tapi, dirinya sangat mendukung kereta api cepat karena bukan hanya alat transportasi. Tapi ini alat pertumbuhan.

“Di mana ada infrastruktur, di situ ada ekonomi. Di mana tidak ada infrastruktur, tidak ada ekonomi,” ungkapnya.

Kereta cepat, kata dia, akan membuat Karawang berkembang, begitupun Tegalluar menjadi kota baru. Tanpa ada kereta api cepat, tidak akan lahir kota baru dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sebagai kepala daerah, Kang Emil juga mengaku banyak memetik pelajaran dari proyek-proyek nasional yang sudah terselenggara.

Sebab, pekerjaan rumit juga dilakukan pemerintah daerah. Misalnya menghadapi dinamika sosial, menyelesaikan pembebasan lahan, sampai meredam demo.

Dia mencontohkan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang memakan waktu 12 tahun. Di situ ada peran dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan dinamika sosial hingga pembebasan lahan.

“Cisumdawu 12 tahun. Pembebasannya rumit. Siapa yang beresin? Bupat dan gubernur. KCIC juga sama, bagi-bagi tugas. Kami kebagian mengamankan dinamika sosial, pembebasan lahan, izin lokasi. Peran yang sangat luar biasa,” bebernya.

Bahkan, Kang Emil mengenang momen saat ground breaking kereta cepat. Waktu itu, dirinya masih walikota Bandung. Sedangkan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok gubernur DKI Jakarta.

Ketika proyek tersebut selesai, dirinya sudah menjadi gubernur. Karenanya, itu merupakan proyek yang memiliki perjalanan panjang.

Khusus untuk Tol Cisumdawu, Kang Emil mengaku, dirinya banyak memberikan masukan tidak hanya dalam administrasi tetapi juga teknis.

“Bedanya, saya insinyur. Saya kalau ngecek Cisumdawu suka ikutngasih gagasan keinsinyuran. Cisumdawu itu, isunya 2. Pertama pembebasan lahan penuh dinamika. Kedua, tanah yang banyak airnya,” katanya.

Maka dari itu, pembangunan Tol Cisumdawu sangat lama meski hanya 61,6 kilometer. Mengingat msalahnya bukan hanya pembebasan lahan. Tapi membuat infrastruktur tol di daerah yang banyak air.

"Lewat sini banyak air muncrat. Lewat sini ada mata air. Makanya Jawa Barat banyak ci-nya. Ciamis, Cimahi, Cigadung," katanya.

Dalam perjalanan, sambung Kang Emil, rute dari Tol Cisumdawu juga banyak berkelok. Sebab, hal tersebut juga memperhatikan faktor teknis.

“Dalam proses engineering itu, banyak memberikan masukan. Jadi tidak hanya administratif,” paparnya.(*)

Sumber: