Ironi Pembangunan Majalengka: IPM Naik karena Kesehatan, Fajar Kritik Sektor Pendidikan

RAKCER.DISWAY, MAJALENGKA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka menyampaikan kritik pedas terhadap kondisi pendidikan, yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

 

Sorotan tajam dilayangkan Anggota Komisi IV DPRD Muh Fajar Shidik Ch, terhadap sejumlah indikator krusial. Termasuk rendahnya rata-rata masa sekolah penduduk, tingginya proporsi warga yang belum memiliki ijazah formal, serta minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh sektor industri yang berkembang pesat di Majalengka.

 

Fajar juga menyoroti ketidakselarasan antara arah kebijakan Kabupaten Majalengka tahun 2024, dengan visi yang digaungkan mengenai penguatan kualitas SDM.

BACA JUGA:Fajar Pimpin PPP, Siap Rebut Kembali Kursi DPRD

 

Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka itu mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait haluan pembangunan daerah, yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan aspirasi untuk meningkatkan kualitas SDM secara komprehensif.

 

Meskipun data statistik menunjukkan peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 0,61 persen, Fajar menilai bahwa kontribusi sektor pendidikan --yang seharusnya memegang peranan sentral dalam pembangunan SDM-- tidak terasa signifikan di lapangan.

 

Kenaikan IPM yang tercatat lebih banyak dipengaruhi oleh kemajuan di sektor kesehatan, terutama melalui optimalisasi operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talaga, serta percepatan perbaikan infrastruktur jalan melalui program unit reaksi cepat.

 

Situasi tersebut dianggap ironis, mengingat tahun 2024 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia, tidak hanya pembangunan fisik semata.

 

"Apabila kita berbicara mengenai peningkatan kualitas SDM, maka seharusnya program-program di bidang pendidikan menjadi prioritas utama. Tetapi realitasnya menunjukkan bahwa fokus program kerja Dinas Pendidikan masih cenderung pada proyek-proyek fisik, dan belum menyentuh substansi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri," ujar Fajar saat menyampaikan pandangannya di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Majalengka, Selasa 29 April 2025.

BACA JUGA:Seleksi Ketat Melalui Kurasi, Produk UMKM Majalengka Bisa Dijual di Gerai Alfamart

 

Fajar mengungkapkan bahwa catatan Komisi IV menunjukkan angka partisipasi dan kualitas pendidikan masyarakat Majalengka masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

 

Diperkirakan sekitar 26 persen dari total populasi penduduk belum memiliki ijazah pendidikan dasar maupun menengah. Lebih lanjut, rata-rata lama sekolah masyarakat Majalengka baru mencapai tujuh tahun, yang setara dengan jenjang kelas satu Sekolah Menengah Pertama (SMP).

 

Menurut pandangan Fajar, pemerintah daerah seharusnya proaktif dalam memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dimiliki pemerintah. Langkah ini dianggap krusial agar warga yang belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah dapat mengakses program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.

 

Fajar menekankan bahwa dukungan terhadap PKBM merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mengatasi disparitas pendidikan di tengah masyarakat.

 

Perkembangan industri yang semakin pesat di Majalengka juga tidak lepas dari sorotan. Komisi IV mempertanyakan kontribusi nyata sektor industri dalam menyerap tenaga kerja lokal.

BACA JUGA:Dijebak Membawa Paket Narkoba, Linda Yuliana Warga Majalengka Divonis 6,5 Tahun Penjara di Ethiopia

 

Pemerintah daerah pernah menyebutkan beberapa kali job fair yang diselenggarakan ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Dari 4.000 lowongan kerja yang dibuka, hanya sekitar 2.000 orang yang mendaftar. Padahal fakta di lapangan berbeda, justru calon tenaga kerja banyak ditolak perusahaan.

Sumber: