Pemkab Cirebon Siapkan Rp110 Miliar Tangani Kemiskinan Ekstrem

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah menyiapkan strategi menangani kemiskinan ekstrem. Anggaran yang disiapkan pun cukup fantastis. Tembus diangka Rp110 miliar.

"Strategi serta program-program prioritas pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah telah mengalokasikan untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem sebesar 110 milyar," terang Bupati Cirebon, Drs H Imron Mag, belum lama ini.

Anggaran itu dialokasikan untuk berbagai program. Seperti program infrastruktur berbasis masyarakat berupa bantun perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Kemudian program penyediaan kebutuhan pokok berupa bantuan makanan.

"Program perlindungan sosial berupa bantuan iuran jaminan kesehatan nasional," tuturnya.

Selain itu, program kesejahteraan sosial bagi disabilitas, lansia, thalasemia dan program bantuan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain.

Sebelumnya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan Fraksi Gerindra. Pasalnya, angkanya cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan totalnya ada sebanyak 81 ribu jiwa masyarakat berkategori miskin ekstrem.

Rupanya angka itupun hitungannya tertinggi se Jawa Barat. Sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menuntaskannya. Fraksi Gerindra pun meminta penjelasan, strategi pemda seperti apa, untuk menangani tingginya angka kemiskinan tersebut.

"Angka kemiskinan ekstrim ini pun tertinggi dari 27 kota/ kabupaten di Jawa Barat. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengatasi dan menekan angka kemiskinan ini," kata H Sofwan ST.

"Pola dan intervensi program apa yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim tersebut," lanjutnya.

Selain kemiskinan ekstrem, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon pun menjadi sorotan. Pasalnya, periode Januari-Agustus 2023 tercatat ada sebanyak 79 korban yang dilaporkan. Tentunya, kata Opang--sapaan akrabnya, hal ini cukup mengkhawatirkan.

"Bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan bentuk pendekatan dan metode orientasi atas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan melalui layanan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Mohon tanggapan," pungkasnya. (zen)

Sumber: