Krisis Pemeliharaan Lampu PJU Mengancam di Kabupaten Kuningan, Kendala Anggaran Menjadi Sorotan Utama

Krisis Pemeliharaan Lampu PJU Mengancam di Kabupaten Kuningan, Kendala Anggaran Menjadi Sorotan Utama

ANGGARAN. Kabid Prasarana dan Perparkiran Dishub Kuningan, M Khadafi Mufti (tengah) memberikan keterangan mengenai pemeliharaan lampu PJU. --

RAKCER.DISWAY, KUNINGAN - Layanan respons cepat untuk pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di seluruh wilayah Kabupaten KUNINGAN, yang selama ini diinisiasi Kepala Bidang Perparkiran dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) KUNINGAN, Muhammad Khadafi Mufti, menghadapi ancaman kelumpuhan serius.

 

Hal ini dipicu oleh keterlambatan pencairan Biaya Operasional (BOP) yang seharusnya dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Dishub Kuningan.

 

Layanan vital ini memegang peranan krusial dalam memastikan keberfungsian PJU, yang merupakan fasilitas publik esensial untuk menerangi berbagai ruas jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga jalan-jalan di pedesaan serta area-area objek vital dan perkantoran pemerintahan.

BACA JUGA:Diskominfo Kabupaten Kuningan Jawa Barat Survei Blank Spot Seluler di Dua Desa

 

"Ketersediaan PJU yang memadai sangat penting untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama di malam hari," ungkap Khadafi.

 

Pernyataan itu disampaikan oleh Khadafi di sela-sela pengarahan kepada para petugas layanan, Rabu 12 Maret 2025.

 

Para petugas ini dikenal dengan mobilitas tinggi setiap hari, menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait masalah PJU yang tersebar di 18.835 titik di seluruh Kabupaten Kuningan.

 

BOP tersebut sangat krusial karena digunakan untuk membiayai pembelian peralatan listrik, bahan bakar, dan pemeliharaan kendaraan operasional layanan PJU serta kendaraan dinas petugas.

 

Selain itu, keterlambatan pencairan BOP juga berdampak pada terhambatnya pembayaran tunjangan kinerja berbasis risiko kepada 27 petugas lapangan, yang sebagian besar merupakan tenaga harian lepas (THL).

BACA JUGA:Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

 

"Kami memohon perhatian serius dari pemerintah daerah terkait hal ini," ujar Khadafi.

 

Lebih lanjut, Khadafi menjelaskan bahwa jajarannya saat ini tengah berupaya keras untuk berkontribusi dalam mencapai target kerja 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani, serta mempersiapkan kelancaran arus mudik yang akan segera tiba.

 

Setiap harinya, rata-rata laporan kerusakan PJU yang diterima mencapai 11 titik. Dalam kondisi keterbatasan ini, pihaknya tetap berkomitmen untuk menangani kerusakan ringan pada PJU.

 

Namun, untuk kerusakan berat yang memerlukan penggantian komponen, masyarakat diminta untuk bersabar hingga proses pengadaan komponen dapat dilakukan.

 

"Kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam keterbatasan yang ada," tegasnya.

BACA JUGA:Reaksi Honorer Tanggapi Wacana Penundaan Pelantikan PPPK

 

Selain untuk pemeliharaan PJU, BOP juga digunakan untuk mencetak karcis retribusi parkir, yang merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor jasa.

Sumber: