Pengamat: Penjabat Walikota Cirebon Harus Orang yang Paham Persoalan Daerah

Pengamat: Penjabat Walikota Cirebon Harus Orang yang Paham Persoalan Daerah

Pemerhati Pemerintahan, Dr Editya Nurdiana SE MM--

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Daerah yang kepala daerahnya akan mengakhiri masa jabatan, namun belum dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang baru, sementara akan diisi oleh Penjabat Kepala Daerah, termasuk Kota Cirebon.

Pemerhati Pemerintahan, Dr Editya Nurdiana SE MM mengungkapkan, sudah menjadi ketentuan yang baku, bahwa jika satu daerah mengalami kekosongan kepala daerah yamg permanen dan dalam waktu cukup lama, maka perlu ditunjuk Penjabat.

"Pertama, penetapan PJ sudah menjadi ketentuan baku," ungkap Editya.

Dalam prosesnya, meskipun di pemerintahan ada regulasi dan ketentuan, namun beberapa pertimbangan tak tertulis berbasis kearifan lokal juga perlu dijadikan pertimbangan.

Dijelaskan Editya, dalam menjalankan tugas, kewenangan PJ itu memang tidak sepenuh pejabat Walikota definitif.

Namun, dalam beberapa kondisi, PJ pun harus mengambil kebijakan strategis, atau bahkan dalam keadaan genting sekalipun.

Maka menurut Editya, dalam menentukan PJ Walikota, pemerintah pusat perlu melihat sejauhmana sosok yang akan ditunjuk menguasai medan yang akan dibebankan kepadanya.

"Ada nilai kearifan lokal yang harus muncul, karena akan langsung bersentuhan dengan masyarakat Kota Cirebon," jelas Editya.

Maka, menurut dia, idealnya, penjabat Walikota yang ditunjuk nanti, dipastikan bisa, paham, dan mengetahui seluk beluk persoalan daerah.

"Ya, idealnya, harus orang yang paham kondisi wilayah, supaya nanti tidak ada kebijakan yang kontra produktif dengan masyarakat," ujar Editya.

Dengan demikian, lanjut Editya, maka penjabat Walikota nanti, tinggal meneruskan kebijakan yang sudah berjalan, tanpa harus ada masa adaptasi karena merupakan orang baru di Kota Cirebon.

Terkhusus untuk Kota Cirebon, kata Editya, merupakan kota yang dari sisi budaya yang berbeda dengan daerah-daerah di Jawa Barat pada umumnya.

Meskipun kata dia, semua pejabat yang ditunjuk, pasti sudah dipastikan kapasitas dan kapabilitasnya mumpuni untuk memimpin Kota Cirebon selama masa kekosongan.

"Minimalnya kearifan lokal itu harus jadi pertimbangan, karena setiap daerah, karakteristik sosial, budaya dan ekonomi nya berbeda. Jika tahu medan, maka penjabat nanti tahu apa yang dibutuhkan oleh Kota Cirebon," kata Editya. (sep)

Sumber: