Ayu Mendaftar Calon Bupati Cirebon ke DPD Gerindra Jawa Barat

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Mantan Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih SE MSi, yang akrab disapa Ayu, dikabarkan telah mendaftar sebagai calon Bupati Cirebon langsung ke DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat. Foto Ayu bersama jajaran elit DPD Gerindra beredar di media sosial.

Ketua DPD Gerindra Kabupaten Cirebon, Drs H Subhan, mengonfirmasi keabsahan foto tersebut dan mengisyaratkan bahwa Ayu memang mendaftar ke DPD Gerindra Jabar sebagai calon Bupati Cirebon. Sebelumnya, Ayu juga telah mendaftar ke DPD Gerindra Kabupaten Cirebon.

"Itu kan haknya dia. Mungkin langsung ke DPD itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau kami menunggu arahan dari DPD dan pusat saja. Kami di Kabupaten Cirebon hanya menerima pendaftaran," kata Subhan, Jumat, 7 Juli 2024.

Saat disinggung mengenai status Ayu sebagai istri dari mantan Bupati Cirebon yang terlibat kasus korupsi, Subhan enggan berkomentar banyak. Menurutnya, Ayu pernah menjadi Wakil Bupati Cirebon dan diusung PDIP. Selagi tidak ada masalah, tidak bisa dikaitkan dengan urusan suaminya.

"Selama tidak ada masalah, ya sah-sah saja. Jadi jangan terlalu jauh mengaitkan persoalan Ayu dengan Sunjaya yang saat ini tersandung kasus korupsi," ungkapnya.

Subhan yakin bahwa keputusan DPD Gerindra dan DPP dalam memberikan rekomendasi untuk kepala daerah adalah hasil perhitungan yang sangat matang. Penilaian dipastikan dari berbagai macam segi, dan nantinya calon-calon tersebut bisa mengangkat elektabilitas partai.

Namun, Subhan belum bisa memastikan apakah Gerindra akan mengeluarkan rekomendasi untuk calon Bupati Cirebon atau tidak. Mengingat Gerindra tidak bisa sendiri dan sudah berkoalisi dengan Golkar dan Demokrat.

"Keluar rekom itu tidak dari keputusan satu partai tapi pasti semuanya persetujuan koalisi. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri," jelasnya.

Terkait perkembangan komunikasi dengan parpol lain, Subhan mengakui masih dinamis. Koalisi KIM tetap solid, namun komunikasi dengan PKB masih belum terjalin, mengingat PKB kurang satu kursi dan harus berkoalisi dengan partai lain.

"Kalau dengan PKB, sampai saat ini belum ada komunikasi. Ya PKB kalau mau mengusung calon bupati harus berkoalisi karena kurang satu kursi. Tapi semua masih dinamis dan bisa berubah," ucapnya.

Subhan menjelaskan bahwa hingga saat ini koalisi KIM belum bisa menentukan siapa yang akan diusung untuk bupati maupun calon bupati. Persoalan koalisi pun sangat dinamis dan bisa berubah kapan saja, termasuk koalisi Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

"Bisa bertambah dan mungkin bisa berkurang. Tapi saya harap untuk koalisi KIM tetap dan tidak berubah," pungkasnya. (zen)

Sumber: