Mahasiswa Cirebon Desak DPR Taati Putusan MK 60 dan 70, Tuding Ada Kepentingan Oligarki di Balik Rencana Revis
KAWAL. Permahi Cirebon Raya geruduk Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (22/8). Mereka mengecam upaya Baleg DPR RI merevisi UU Pilkada menyusul ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. FOTO : IST/RAKYAT CIREBON--
CIREBON - Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cirebon Raya geruduk Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (22/8). Mereka lakukan aksi longmarch dari perempatan Jl By Pass Pemuda Kota Cirebon ke Griya Sawala.
Mereka mengecam upaya Baleg DPR RI merevisi UU Pilkada menyusul ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Putusan MK 60 dan 70 dipandang sebagai angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesian. Namun, DPR RI berupaya menganulir poin utama putusan tersebut dengan merevisi UU Pilkada.
Upaya itu dinilai Permahi sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, dengan merevisi UU Pilkada berpotensi melenyapkan peluang calon-calon kepala daerah yang maju tanpa kursi legislatif yang cukup.
Situasi itu tergambar pada Pilkada DK Jakarta. Dimana salah satu calon gubernurnya diusung oleh koalisi gemuk. Sehingga berpotensi meniadakan calon lain yang diusung oleh partai tanpa koalisi.
Di lain sisi, Permahi juga menuding revisi UU Pilkada oleh DPR RI juga sarat intrik. Terutama untuk melonggarkan aturan yang berpihak pada oligarki. Dalam konteks majunya Kaesang Pangarep pada Pilkada Jawa Tengah.
Sekretaris Permahi Cirebon Raya yang juga Presiden Mahasiswa UMC, Abdullah Gymnastiar menuding, dengan revisi UU Pilkada, Kaesang yang belum memenuhi syarat secara umur dapat maju pilkada.
"Kita melihat ada kepentingan-kepentingan lain yang masuk ke DPR. Apa kepentingannya jelas oligarki menginginkan putra dari Pak Jokowi untuk maju pada pilkada 2024," ujar Gymnastiar kepada media.
Oleh karena itu, lanjut Gymnastiar, Permahi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR RI dan pemerintah. Pertama mendesak DPR dan pemerintah untuk tunduk pada konstitusi dalam menentukan kevojakan atau mengenai apapun.
Kemudian kedua, menolak segala bentuk pembegalan dan pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR per hari ini.
Ketiga mendesak Baleg dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Serta keempat mengawal ketat putusan MK mengenai treshold Pilkada.
"Karena kita melihat ada upaya DPR untuk membatalkan putusan MK. Akan aksi lagi karena belum ada keputusan baik dari Baleg DPR mengenai putusan MK ini," tambah Gymnastiar.
Merespon aspirasi mahasiswa kepada DPRD Kota Cirebon, Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, mengaku bakal menyampaikan tuntutan tersebut ke level pusat.
Pasanya, isu-isu yang disampaikan mahasiswa berskala nasional. Sehingga pihaknya bakal menempuh upaya koordinasi dengan perwakilan partai yang ada di Gedung Senayan.
Sumber: