Ketua DPRD Langsung Jenguk Korban Sekolah Ambruk

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Pasca ambruknya atap ruang kelas di SMPN 1 Talun, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH langsung bergerak cepat, menjenguk korban.

Politisi PDI Perjuangan itu tidak sendiri. Ia bersama dengan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya MSi dan jajaran pejabat lainnya.

"Kehadiran kami ditengah-tengah korban sebagai bentuk keprihatinan dan empati kami. Mudah-mudahan lekas sembuh. Sebelum menjenguk korban, kami juga sudah meninjau ke lokasi kejadian. Melihat kondisi bangunan," kata Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH.

BACA JUGA:Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Kunjungi Diskominfo Kota Cirebon, Bahas Pengelolaan Data Terintegrasi

Adanya insiden ini kata dia, bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menjadi cerminan lemahnya pengawasan kualitas konstruksi bangunan sekolah. Pihaknya ingin menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik dalam meningkatkan standar pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Sophi menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proyek pembangunan sekolah. Pengawasan yang lemah berkontribusi terhadap insiden ini. Ia mendesak perangkat daerah terkait untuk memperbaiki mekanisme pengawasan konstruksi.

“Kami di DPRD akan memanggil dinas terkait untuk memastikan ada kejelasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bangunan ini. Kejadian ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk memperketat pengawasan, terutama kualitas konstruksi,” ujar Sophi.

BACA JUGA:Akhir Tahun, Kejari Kabupaten Cirebon Borong Penghargaan

Ia juga menyoroti penggunaan bahan material yang tidak sesuai standar sebagai salah satu penyebab keruntuhan. “Pemilihan material harus mengacu pada regulasi teknis yang ada. Jika tidak, kejadian serupa akan terus terulang,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Bupati Wahyu Mijaya menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menyusun langkah strategis guna mencegah insiden serupa. Pemeriksaan menyeluruh terhadap gedung-gedung sekolah dan fasilitas pemerintah yang menggunakan konstruksi baja ringan dengan genting berat harus dilakukan.

BACA JUGA:Pegawai Honorer di Cirebon Tolak Sistem Kerja Paruh Waktu

Selain itu, Pemkab Cirebon akan menanggung biaya pengobatan para korban dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke ruang guru selama masa perbaikan gedung.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kita tidak bisa lagi mengabaikan pengawasan teknis dalam setiap tahap pembangunan,” tegasnya.

"Ke depan, kami akan melibatkan tenaga ahli independen dalam mengevaluasi setiap proyek konstruksi, terutama yang melibatkan fasilitas publik," pungkasnya. (zen)

Sumber: