Pendidikan di Kota Cirebon Dinilai Tidak Merata, DPRD dan Pemkot Cirebon Siap Kawal

Saat ini, ada dua langkah yang tengah dipertimbangkan DPRD Kota Cirebon dalam menangani masalah pendidikan di Kota Cirebon ini, yaitu melakukan kunjungan langsung bersama komisi terkait atau melalui jalur eksekutif dengan menyurati pemerintah provinsi agar segera mengambil tindakan.

Selain itu, Drs. Guntoro Tirto, A.P sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cirebon menegaskan bahwa kewenangan pendidikan memang terbagi antara kota, kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi pelajar dan mahasiswa kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi serta Dinas Pendidikan Wilayah X Provinsi Jawa Barat.

"Kami akan melihat momen yang tepat untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat agar masukan dari teman-teman pelajar dan mahasiswa bisa dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan," tegasnya.

Perlu diketahui, Cirebon Roundtable Conference yang diinisiasi oleh InterAksi ini bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi gerakan nyata dalam mengawal isu pendidikan khususnya pendidikan di Kota Cirebon.

M Faiz Wildan sebagai Founder InterAksi mengungkapkan bahwa acara ini juga merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar.

Sebelumnya, Cirebon Roundtable Conference telah sukses digelar di Yogyakarta dengan antusiasme tinggi dari peserta.

Dengan inisiatif ini, para penyelenggara berharap agar forum ini bisa berkembang ke berbagai kota lain di Indonesia.

"Kami ingin acara ini menjadi pintu pembuka bagi kota-kota lain untuk menerima agenda-agenda kami. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat saat ini, terutama bagi generasi muda. Kami harap acara ini bisa menjadi wadah bagi pelajar dan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi serta mencari solusi konkret atas berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia," ujarnya.

Sumber: