KPU Kabupaten Cirebon Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder, di salah satu hotel kawasan Tuparev, Jumat 21 Februari 2025.

FGD dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengungkapkan bahwa evaluasi ini mencakup beberapa hal. Mulai dari tahapan pemilihan, dan penyelenggaraan hingga pasca pemilihan.

BACA JUGA:Ratusan Mahasiswa Cipayung Plus Kritiki Kebijakan Prabowo, Soroti Efisiensi Anggaran

Menurutnya, KPU telah menyelesaikan seluruh tahapan penyelenggaraan, termasuk menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pelantikan bupati baru.

“Kami sudah melaksanakan seluruh tahapan hingga pelantikan bupati yang baru. Saat ini, kami memasuki tahapan non-pemilihan yang menjadi krusial karena sering muncul pertanyaan mengenai apa yang dilakukan KPU setelah tidak ada tahapan pemilu,” ujar Esya dalam FGD tersebut.

Ia menegaskan bahwa KPU tetap memiliki fokus kerja, terutama dalam memperbarui data pemilih secara berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, KPU Kabupaten Cirebon juga terus mengembangkan sistem pendukung, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor.

BACA JUGA:Ratusan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Cirebon, Kapolres Cirebon Kota Tetap Sabar Hadapi Hujatan

Terkait anggaran, Esya mengungkapkan bahwa hingga Desember 2024, masih terdapat saldo sebesar Rp18 miliar dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, jumlah tersebut belum termasuk pengeluaran sejak Januari 2025 hingga saat ini.

Meski demikian, KPU Kabupaten Cirebon masih menghadapi kendala dalam hal logistik. Hingga saat ini, belum memiliki gedung gudang logistik sendiri. Padahal, itu penting untuk memastikan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi perlengkapan pemilu.

“Kami masih belum memiliki gudang logistik sendiri. Padahal, jika ada satu gudang khusus, manajemen logistik akan lebih terkontrol, terutama dalam hal arus keluar masuk perlengkapan pemilu,” jelas Esya.

Evaluasi yang dilakukan dalam FGD ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, baik dari sisi teknis, logistik, maupun peningkatan partisipasi pemilih. (zen)

Sumber: