Catatan dari Wakil DPRD Kota Cirebon untuk Walikota Cirebon yang Baru

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID - Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH menanggapi pidato perdana Walikota dalam forum Paripurna belum lama ini. 

Walikota dan Wakil Walikota Cirebon periode 2025-2030, Effendi Edo dan Siti Farida Rosmawati sudah melakukan sertijab dengan Pj Walikota.

Effendi Edo dan Siti Farida pun sudah resmi diumumkan dalam forum rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon, dimana dalam Paripurna, Edo menyampaikan pidato perdana sekaligus memaparkan visi misi Setara untuk Kota Cirebon lima tahun ke depan.  

Fitrah Malik mengapresiasi pidato pertama Walikota Cirebon, yang mengajak kepada semua pihak untuk dapat bersama-sama membangun Kota Cirebon kedepan. 

Namun, disebutkan Fitrah Malik, ia memberikan beberapa catatan terhadap visi misi yang disampaikan oleh Walikota Cirebon dalam pidatonya kemarin. 

“Kita mendukung visi misi yang diusung pak Wali dan ibu Wakil, namun ada beberapa cacatan yang perlu disampaikan,” ungkapnya. 

Pertama, Fitrah memberikan catatan agar Pemkot Cirebon dapat benar-benar mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan kesetaraan pelayanan publik.

Dijelaskan Fitrah, pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur pembangunan sebuah daerah, sehingga pelayanan publik yang prima akan mencerminkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maka, menurut Fitrah Malik, dalam hal ini, Pemkot Cirebon harus dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dengan mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah serta menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik yang jelas. 

Kemudian, penilaian suksesnya pembangunan di suatu daerah tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana, melainkan juga dari sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien.

“Pelayanan publik yang baik menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan responsif terhadap kebutuhan warganya, sehingga menciptakan ketentraman dan kepuasan masyarakat,” sebutnya.

Selanjutnya, catatan kedua yang diberikan Fitrah, yang juga menjadi penting, adalah bagaimana sikap Pemkot Cirebon dalam menyikapi Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Pemkot Cirebon di bawah kepemimpinan Effendi Edo dan Siti Farida, harus bisa membuktikan bahwa efisiensi yang diinstruksikan bukan merupakan kendala dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Efisiensi yang dimaksud pak Presiden bukan memangkas anggaran, tapi agar Pemda merealokasi anggaran yang tidak terlalu penting, untuk difokuskan kepada kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Sumber: