Outsourcing Bukan Solusi, Tangani Persoalan Tenaga Kerja

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Sistem outsourcing isunya bakal diterapkan di sejumlah perusahaan di Kabupaten Cirebon. Hal itu, berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan PT Yihong Novatex Indonesia.

Sehingga outsourcing dianggap sebagai salah satu solusi tepat. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Muchyidin SSos menegaskan bahwa outsourcing bukanlah solusi terbaik untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan.

BACA JUGA:Tiga Tahun Angsa Hilang, Warga Sumber Lapor Tetangga Sendiri ke Polisi

Kesejahteraan dan kepastian kerja bagi para buruh, tidak ada. "Harapan saya sih jangan outsourcing, karena memang tahu sendiri kalau outsourcing itu kan, aturannya berbeda. Banyak buruh tuh nggak mau, karena sistem ini merugikan mereka," ujar Muchyidin, Rabu (16/4).

Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan informasi utuh terkait implementasi outsourcing. Kebetulan kata dia, belum ada pertemuan kembali dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Namun demikian, ia berkomitmen akan menindaklanjuti isu penerapan outsourcing dalam waktu dekat.

BACA JUGA:Petani Perbatasan Cirebon-Indramayu Minta Jalan dan Irigasi Dibenahi

"Nanti saya coba undang pihak Disnaker. Kita juga perlu tahu sejauh mana penanganan dan solusi yang sudah mereka lakukan. Kami dari Komisi IV akan coba gali informasi lebih dalam," lanjutnya.

Muchyidin juga menanggapi isu yang menyebut bahwa banyak perusahaan di Kabupaten Cirebon mulai menerapkan sistem outsourcing. Menurutnya, Komisi IV tidak akan tinggal diam dan tetap berpihak pada pekerja.

BACA JUGA:Koordinasi Lemah, Jalan Rusak di Cirebon Tak Kunjung Tertangani

"Kalau outsourcing itu diberlakukan tanpa ada perlindungan bagi pekerja, jelas itu merugikan. Kami tidak berpihak dan juga tidak tidak berpihak, tapi ukurannya adalah kepentingan masyarakat. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan masukan sesuai fungsi kami di dewan," jelasnya.

Ia menambahkan, Komisi IV saat ini sedang melakukan roadshow untuk mendorong berbagai program prioritas seperti Universal Health Coverage (UHC) dan regulasi-regulasi lain yang menjadi tanggung jawab komisinya.

BACA JUGA:Lelang Dini Masih Sekadar Wacana, Komisi III Desak SKPD Bergerak Cepat

"Harapan kami, para pekerja tetap bisa bekerja secara optimal, tidak ada ketidakpastian, dan tidak terpinggirkan oleh sistem. Kita juga akan ajak bicara asosiasi dan pihak terkait agar keputusan yang diambil berpihak pada buruh," tutupnya. (zen)

Sumber: