Kompak 'Bela' Bupati

*** NasDem Singgung Koalisi, PDIP: Hanya Miskomunikasi

CIREBON, RAKYATCIREBON.DISWAY.ID – Upaya membela Bupati Cirebon terus disuarakan internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Cirebon. Wajar, Bupati Cirebon merupakan ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon.

Setelah Yoga Setiawan, muncul Rudiana dan Jahari. Ketiganya kompak menangkal isu liar retaknya hubungan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, imbas tidak hadirnya Wabup H Agus Kurniawan Budiman dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan pejabat Pemkab, Selasa lalu.

BACA JUGA:Tercium Aroma Keretakan antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Cirebon

Pasalnya, tidak hadirnya Jigus dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, dampaknya signifikan. Publik membaca, ada indikasi keretakan hubungan diantara kedua pucuk pimpinan daerah yang telah diusung PDIP dan NasDem saat Pilkada lalu.

Imron dan Jigus baru seumur jagung memimpin Kabupaten Cirebon. Sangat disayangkan, manakala isu perpecahan itu benar adanya. Bendahara DPC PDI Perjuangan, Rudiana SE MAP pun turun tangan.

BACA JUGA:Kecewa Wabup Tak Dilibatkan, NasDem: Ini Bentuk Pengkhianatan terhadap Koalisi

“Kami masih berpikir bahwa Bupati dan Wakil Bupati masih bersinergi. Mungkin ada satu dua pihak yang mengira ini adalah kebijakan Bupati baru. Jadi sebatas miskomunikasi saja,” tambahnya.

"Kalau ada kesan seperti itu (ketidakharmonisan,red), saya berharap tidak ada," lanjutnya.

Kendati demikian, Mas Rudi--sapaan akrab Rudiana, seyogyanya komunikasi diantara keduanya bisa berjalan baik. "Namanya juga Bupati dan Wakil Bupati, pasangan Kepala Daerah, kedepannya ya harus saling berkomunikasi," katanya.

BACA JUGA:Pastikan Hubungan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Masih Harmonis

Kata Rudiana publik harus mengetahui bahwa pelantikan pejabat eselon III dan IV merupakan usulan dari Penjabat (Pj) Bupati, Wahyu Mijaya MSi. Bukan usulan dimasa Imron-Jigus menjabat.

“Kalau kemarin hasilnya dari usulan Pj, ya wajar kalau Wabup tidak dilibatkan secara langsung. Tinggal dilihat saja, pasti itu atas rekomendasi dari Kemendagri,” jelasnya.

Namun demikian, ia menyayangkan jika benar Wakil Bupati tidak diajak bicara. "Kalau memang Wabup tidak dilibatkan, tentu sangat disayangkan. Saya harap ke depan keduanya tetap bersinergi dan bersatu membenahi berbagai permasalahan yang ada," katanya.

Hal serupa disampaikan Internal PDIP, Jahari. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara Bupati dan Wakil Bupati sejauh ini masih berjalan baik. "Kan kata Mas Yoga, sampai hari ini masih baik-baik saja antara Bupati dan Wakil," ungkapnya.

Namun, Jahari berharap pelantikan pejabat di masa depan dilakukan di tempat yang lebih netral. “Pelantikan dilakukan di kantor Bupati atau Sekda saja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau diadakan di Pendopo, bisa-bisa nanti Wabup minta agar pelantikan juga dilakukan di Rumah Dinas Wakil Bupati,” ujarnya.

Sebelumnya, Pejabat Sekretaris DPD NasDem Kabupaten Cirebon, H Dade Mustofa Efendi menegaskan pihaknya kecewa manakala Wabup tidak dilibatkan dalam proses rotasi mutasi jabatan. "Bukan cara yang etis dalam menjalankan pemerintahan,” tegas Dade, Rabu (21/5).

Menurut Dade, pelantikan pejabat adalah agenda penting. Dalam prosesnya harus dibahas secara kolektif. Tidak melibatkan Wabup, artinya menunjukkan buruknya komunikasi di internal pemerintah daerah.

Sebagai partai pengusung, NasDem merasa keputusan ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap semangat yang dibangun dalam koalisi bersama PDIP dan Hanura.

“Mutasi dan rotasi kalau dilakukan diam-diam, tanpa komunikasi dengan pihak lain di pemerintahan, jelas ini bentuk pengkhianatan terhadap koalisi,” ujarnya.

“Kalau awalnya saja sudah seperti ini, ini pertanda buruk bagi jalannya pemerintahan Imron-Jigus yang baru saja dimulai,” tukasnya. (zen)

Sumber: