KAMMI Minta Pemkab Cegah Kenaikan Harga

KAMMI Minta Pemkab Cegah Kenaikan Harga

RAKYATCIREBON.ID - Estafet kepemimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kuningan telah digelar pekan ini. Ketua sebelumnya, Iis Mukhlis mengakhiri masa tugas dalam dua tahun terakhir. Melalui Musda KAMMI, sosok ketua selanjutnya adalah Muhammad Bagja, mahasiswa STIS Khusnul Khotimah.

\"Kepengurusan selanjutnya semoga melanjutkan memberi manfaat bagi masyarakat Kuningan. Dari segi gerakan, mudah-mudahan lebih progresif dari kepengurusan saya,\" harap Mukhlis.

Menurutnya, mahasiswa KAMMI akan menjalankan fungsi kontrol, mengawal berbagai permasalahan di Kuningan. Termasuk isu Kemiskinan ekstrim. \"Tentu pemerintah daerah harus memberikan kontribusi nyata, dalam pengentasan kemiskinan. Setidaknya  kemiskinan ekstrim ini dapat berkurang,\" ujarnya.

Kondisi ini semakin dipersulit dengan permasalahan baru berupa kelangkaan dan naiknya kebutuhan pokok. Seperti kelangkaan minyak goreng, yang kini bergeser kepada kenaikan harga. Menimbulkan beragam konsekuensi terhadap, harga kebutuhan lainnya.

Mukhlis, yang kini telah lulus dari kampus Uniku, mengkhawatirkankan isu lainnya. Seperti wacana pemerintah pusat menaikkan tarif listrik pada April mendatang. \"Pengurus selanjutnya tetap memperhatikan, berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. KAMMI tetap kritis pada kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat. Sekarang sebaiknya pemerintah memperhatikan ketersediaan kebutuhan pokok, menjaga kestabilan harga, harus terjangkau masyarakat,\" tegas Mukhlis yang kini memegang jabatan baru sebagai Majelis Pertimbangan Daerah KAMMI.

Nakhoda baru KAMMI periode 2022-2024, Muhammad Subagja, menuturkan rencana selanjutnya setelah menerima amanah, hasil musyawarah daerah. \"Tekad KAMMI yakni terus menjadi organisasi yang mewakili masyarakat, bermanfaat bagi orang banyak. Menanggapi isu kemiskinan ekstrim, tentunya perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk kerjasama mahasiswa dengan pemerintah. Meski demikian kita tetap akan kritis terhadap kebijakan,\" pungkas Bagja. (bud)

Sumber: