Proyek Kotaku Panjunan Terhenti, Tunggu Informasi dari Balai Prasarana Permukiman Jabar

RAKYATCIREBON.ID, CIREBON - Program pengentasan kumuh skala kawasan di pesisir Panjunan yang dilaksanakan tahun 2021, belum tuntas 100 persen. Sehingga, sesuai dengan perencanaan, pembangunannya akan dilanjutkan di tahun 2022 ini.

Sebagaimana diketahui, proyek tersebut merupakan proyek nasional Kementerian PUPR yang dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat.

Pada tahun 2021 lalu, paket kegiatan dengan nomenklatur peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Panjunan bernomor kontrak HK.02.01/ Cb12.5.1/ PKP/ 760/ 2021 dilaksanakan dengan nilai Rp10,7 miliar oleh PT Permata Anugerah Yalapersada, saat itu dilaksanakan dalam waktu 240 hari kerja.

Untuk kelanjutannya tahun ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Ir Agung Sedijono menyampaikan, pihaknya belum menerima informasi lanjutan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat selaku empunya hajat. Sedangkan pihaknya di daerah hanya berwenang di awal saat pembebasan lahan.

\"Dari awal tugas kita sudah jelas, pembebasan lahan sampai uang kerohiman. Itu hajat PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat. Belum selesai, karena tahun ini harus lanjut. Tapi lanjutnya kapan kita belum tahu,\" ungkap Agung kepada Rakyat Cirebon.

Selain itu, sambung Agung, DPRKP di daerah juga memiliki fungsi monitoring dalam pelaksanaan proyek. Sehingga, dengan fungsi monitoring tersebut, DPRKP bisa memberikan catatan kepada pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat terkait temuan hasil monitoringnya.

\"Kita punya peran monitoring. Kita sudah tugaskan staf untuk monitoring. Kalau di tahap pertama tahun lalu, hasilnya masih normal,\" ucapnya.

Dijelaskan Agung, Kota Cirebon sebagai titik lokus dan penerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan, akan sangat behagia jika pembangunan segera selesai dan bisa dinikmati masyarakat.

Namun demikian, dari hasil monitoring pengerjaan secara kasar, dan hasil pembangunan di tahap pertama, DPRKP memiliki sedikit kekhawatiran untuk hasil akhirnya.

\"Kegiatan ini niatnya bagus, mengentaskan kekumuhan. Namun dalam perjalanannya, ada beberapa persoalan. Pada saat presentasi desain di awal, foto atau video 3 dimensi bagus. Tapi saya malah bertanya-tanya, apakah ending-nya sesuai atau tidak. Kalau melihat progres dan faktanya di lapangan,\" jelas Agung.

Oleh karena itu, sebagai calon penerima manfaat, pihaknya mengharapkan, pekerjaan tahap kedua hingga finishing nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga desain awal yang sudah diekspose dan dipresentasikan bisa benar-benar terwujud.

\"Kami berharap, desainnya sangat bagus. Sehingga kita juga ingin hasilnya sama bagusnya,\" imbuh Agung. (sep)

Sumber: