Bupati Diminta Tangani Persoalan Insentif Nakes

Bupati Diminta Tangani Persoalan Insentif Nakes

RAKYATCIREBON.ID – Bupati Cirebon, diminta turun tangan menyelesaikan persoalan pemotongan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes). Agar persoalannya tidak terus menjadi opini publik.

Hal itu, disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH. Bahkan, politisi Golkar itu meminta mantan Kadinkes, Eni Suhaeni, Kadinkes sekarang serta perwakilan Nakes segera dipanggil untuk dimintai keterangan.

\"Ini kan terus bergulir menjadi opini publik. Harusnya bupati segera mengambil tindakan cepat. Panggil bu Eni, panggil bu Neneng dan perwakilan nakes. Duduk bareng supaya persoalannya bisa cepat selesai. Ini kan terlunta-lunta kesannya,\" kata Siska, Senin (17/1).

Menurutnya, persoalan tersebut bukanlah persoalan kecil. Tidak mungkin Nakes bergejolak ketika tidak ada masalah krusial.

Dirinyapun sempat mendengar disalah satu puskesmas tentang dugaan pemotongan insentif mereka. Infonya, Nakes yang sudah mendapatkan insentif, justru diminta untuk mentransfer kembali ke rekening Kapus.

Setelah terkumpul, diduga uang tersebut dibagikan rata kepada pegawai puskesmas yang nota bene mereka tidak menangani masalah covid.

\"Saya mendengar itu. Kalau berita itu hoax, mana berani mereka menyebarkan isu seperti itu. Kalau memang benar, Kapusnya harus segera diberi tindakan tegas. Kalau perlu pecat saja kapusnya atau dipindah ke tempat yang jauh,\" ungkap Siska.

Namun Siska juga mengaku pernah mendatangi beberapa puskesmas. Saat itu Kapusnya malah sudah membuat surat pernyataan, bahwa mereka tidak terlibat dalam urusan tersebut. Malah masalah uang yang diterima setiap Nakes, pengakuan Kapus mereka tidak tahu menahu, termasuk apakah Nakes yang menerima  insentif mau berbagi atau tidak.

\"Pernah ada surat pernyataan seperti itu. Katanya sih, kalau uang sudah diterima Nakes, mereka mau berbagi dengan kawannya atau tidak, itu bukan ranah Kapus. Tapi ini kan menjadi bola liar yang harus segera ditindak lanjuti Bupati,\" jelas Siska.

Sementara itu, mantan Kadinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menjamin tidak ada pemotongan intensif Nakes yang menangani masalah covid. Meskipun masalah tersebut memang ada pada saat dirinya menjabat. Namun semuanya sudah sesuai dengan prosedur.

Semua insentif Nakes, kata Eni langsung di transfer ke penerima. Terkait ada pegawai puskesmas yang menerima meskipun tidak menangani covid, Eni mengaku tidak paham masalah tersebut.

\"Memang ada SK Nakes untuk menangani covid. Kami sudah by name by adress. Tapi kalau dugaan ada pemotongan, siapa yang motong. Toh uang masuk langsung ke rekening yang punya SK. Kalau ada pembagian dibawah, mungkin itu karena banyak juga tenaga nakes yang tidak punya SK, tapi ikut andil menangani covid,\" terang Eni.

Sebelumnya, para Nakes di Kabupaten Cirebon mengeluh. Sebab, mereka hanya menerima honor Rp300 ribu dari yang seharusnya didapat sebesar Rp 1,4 juta. Diduga ada pemotongan honor dari oknum sebesar Rp 1,1 juta.

Saat ini, Nakes masih menunggu tindakan apa yang akan diambil oleh Bupati Cirebon, Imron. Bupati sendiri, sampai saat ini masih meminta Dinkes untuk mengumpulkan data se valid mungkin. (zen)

Sumber: