Pemkot Ngaca Dulu

RAKYATCIREBON.ID - Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon introspeksi. Tak perlu ngotot memperjuangkan perluasan wilayah dengan mencaplok enam kecamatan di Kabupaten Cirebon. 

Karena, kata Politisi PKB itu, kemampuan pemkot dalam mengelola wilayah masih diragukan. Makanya, dia meminta agar pemkot bisa mawas diri. Dari pada terus menghembuskan isu sensitif yang dapat memperkeruh kondusivitas kedua wilayah. \"Pemkot sebaiknya berkaca dulu lah,\" kata Luthfi memberikan sindiran, Minggu (2/1).

Mengingat, ketika terus dilakukan penggalian terkait kemampuan pemkot, sebenarnya tingkat kesiapan dan kemampuan yang dimiliki pemkot dalam mengelola wilayah sejauh mana. Apakah sudah memadai? Karena ketika diberi kepercayaan untuk mengelola kawasan stadion Bima saja, malah disia-siakan. Bima diserahkan ke pihak ketiga.

\"Ya kan kita sama-sama tahu. Kota Cirebon ini ketika diberi kepercayaan mengelola kawasan Bima untuk dipergunakan sebagai sarana penunjang tugas dan fungsi Pemerintah Kota Cirebon sesuai dengan peruntukannya saja, jauh dari kata mampu. Malah mengalihkan dengan menghibahkan kepada pihak ketiga,\" terang Luthfi.

Makanya, Kang Luthfi--sapaan akrabnya, meragukan kemampuan pemkot ketika dipercaya mengelola enam kecamatan. Kenyataan itu, (Bima, red) menandakan Pemkot Cirebon, masih jauh dari kata mampu ketika diberikan kepercayaan mengelola wilayah yang lebih besar. 

\"Saya khawatir, kalau kesanggupan dan konsistensi atas  komitemen yang dibangun tidak memadai. Bisa jadi, akan seperti Stadion Bima nasibnya,\" tegasnya. 

Penyerahan kawasan stadion Bima ke pihak ketiga menjadi catatan yang tidak bisa dilupakan. Sejauh mana kemampuan pemkot dalam mengelola wilayahnya. \"Dipercaya mengelola aset Rp470 miliar oleh kementerian keuangan, malah tidak dijaga amanahnya,\" pungkasnya. 

Hal serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD, Teguh Rusiana Merdeka SH. Ia meminta pihak yang menggulirkan wacana tersebut, untuk fokus mengoptimalkan wilayahnya. ”Optimalkan saja wilayah yang sudah ada di Kota Cirebon,” kata dia.

Politisi Golkar itu pun menggarisbawahi selorohan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg. Saat ditanya terkait persoalan wacana pencaplokan wilayah. Imron justru malah mempersilakannya. Bahkan, kalau perlu tak hanya enam kecamatan, tapi sekalian sampai ke Wilayah Timur Cirebon (WTC) yang sejak lama ingin mandiri.

Selorohan bupati itu, meskipun tak serius, tapi berdampak. Menyakiti hati warganya. Terutama warga WTC yang sudah lama berjuang. Ia pun menyarankan pemkab, dari pada diserahkan ke kota, lebih baik WTC diperjuangkan untuk bisa mandiri.

“Iya lah, lebih baik ada pemekaran di wilayah Kabupaten Cirebon. Khususnya Cirebon Timur itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto menolak keras wacana pencaplokan wilayah. Pihaknya tidak akan membiarkan aset milik Kabupaten Cirebon dipindahtangankan. “Kami dari fraksi Demokrat, menolak keras kalau 6 kecamatan yang masuk wilayah hukum Polres Cirebon Kota diambil alih secara administratif oleh Kota Cirebon.

Ia menilai, wacana itu tidak akan memberikan efek positif bagi kedua daerah. Justru malah menimbulkan tensi politik memanas. Sementara bagi Kabupaten Cirebon, ketika tidak kuat mempertahankan dan menyerahkannya, akan berdampak pada volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ”Makanya, kami DPRD akan mempertahankan,” pungkasnya. (zen)

Sumber: