Bupati Nina Agustina Masuk Nominasi AK-PWI 2022

RAKYATCIREBON.ID - Sepuluh bupati/wali kota dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi hingga Pulau Nusa Tenggara Barat, terpilih menjadi nominasi Anugerah Kebudayaan (AK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara. Salah satunya adalah Bupati Indramayu, Nina Agustina.

Ketua Umum PWI Pusat yang juga Penanggung Jawab HPN 2022, Atal S Depari menyambut baik terpilihnya 10 nominasi AK-PWI tersebut.

Terpilihnya nominasi itu sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September 2021 lalu, hingga puncak HPN 7-9 Februari 2022 nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang.

\"Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari sekian banyak mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Dalam bentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penanda tangangan kerjasama,\" jelasnya dalam rilis tertulis yang diterima Sabtu (4/12).

Para kepala daerah yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat Tim Juri AK-PWI pada Jumat (3/12) lalu terdiri dari beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja. Yaitu Wali Kota Bekasi (Jawa Barat), Rahmat Effendi; Bupati Buton (Sulawesi Tenggara), La Bakry; Bupati Lamandau (Kalimantan Tengah), Hendra Lesmana; Bupati Indramayu (Jawa Barat), Hj Nina Agustina; Wali Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu), H Helmi Hasan; Bupati Lamongan (Jawa Timur), H Yuhronur Efendi; Walikota Surakarta (Jawa Tengah), Gibran Rakabuming Raka; Wali Kota Padang Panjang (Sumatera Barat), H Fadli Amran (Datuak Paduko Malano); Bupati Magetan (Jawa Timur), H Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat), H Musyafirin.

Menurut Ketua Pelaksana AK-PWI, Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan guna mewujudkan perilaku baru.

Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, diantara daerah-daerah tersebut sudah memiliki \"protokol warisan nenek moyang\" dalam menghadapi wabah yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat.

Hal itu menunjukkan sekaligus bukti bahwa kebudayaan daerah itu memiliki \"harta karun kultural\" tersembunyi, yang seringkali dilupakan oleh pemiliknya sendiri, maupun pengambil keputusan yang nir kebudayaan. Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari \"harta karun kultural\"-nya itu.

“Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan Covid-19. Sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang. Baik sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain,” papar dia.

Untuk mendalami narasi teks proposal dan video yang diajukan, para kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat pada 15-16 Desember 2021. Yaitu untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri.

\"Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” kata dia.

Selaku Tim Juri, Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S Depari (Ketua Umum PWI Pusat, wartawan), dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, wartawan, dan pelukis).

Untuk diketahui, ide AK-PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau. Kegiatan ini digelar oleh PWI Pusat yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati/wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional.

Untuk itu, PWI sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan melalui AK-PWI. Apalagi setelah UNESCO pada tahun 2017 menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan.

Sumber: