Para Kontraktor Lokal Mengaku Hanya Jadi Penonton sejak 2016

RAKYATCIREBON - Gayung bersambut. Kasus 45 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon menjadi momentum para kontraktor untuk mengeluarkan unek-unek. Bahkan, Ketua DPD Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapkindo) Kota Cirebon, Hartono Herlambang meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memelototi proses lelang.

Terhadap beberapa paket pekerjaan yang masih harus ditender ulang, kata Hartono, Gapkindo meminta agar unsur APH ikut memonitor pelaksanaannya. Supaya tidak ada lagi kecurigaan seperti yang saat ini dirasakan oleh para kontraktor lokal yang juga mengikuti lelang.

“Kami akan meminta pihak kepolisian dan kejaksaan memonitor proses tender ulang,” tegasnya, kemarin.

Pada kesempatan itu, Hartono juga mengungkapkan, proses lelang 45 paket pekerjaan DAK di Dinas Pendidikan Kota Cirebon, hanya sebagian saja dari banyaknya kejadian lain terkait proyek pekerjaan. Dan ini, merupakan lagu lama. Sehingga, dia menduga kuat sebenarnya ada aktor yang sama di balik kisruh ini.

“Ini lagu lama, pemain lawas. Ungkapan itu yang jadi alasan kita mengecam keras atas apa yang terjadi dalam pelelangan di Disdik. Dan tidak merasa kapok dengan kejadian tahun 2017 kemarin. DAK yang nilainya fantastis sampai Rp96 miliar untuk infrastruktur, tapi gak ada yang baik tuh hasil pekerjaan kontraktor luar kota,” ungkap Hartono.

Gapkindo Kota Cirebon, lanjutnya, menjadi salah satu pihak yang dirugikan atas fenomena menjamurnya kontraktor asing yang mendapatkan proyek di Kota Cirebon.

“Kami DPD Gapkindo Kota Cirebon merasa dirugikan dengan adanya orang-orang sekeliling walikota yang kami duga telah mengondisikan pemborong luar untuk pekerjaan yang ada di Dinas Pendikan,” tandasnya.

Senada, Nurhaidi, salahsatu pengusaha jasa konstruksi lokal, berbicara sebagai pengusaha jasa konstruksi yang merupakan warga asli Kota Cirebon. Sejak tahun 2016, hanya menjadi penonton dari proyek-proyek yang digelar. Bahkan sampai saat ini, prihatin dengan kondisi hasil proyek pembangunan yang kualitasnya jauh di bawah ideal.

“Hampir lima tahun ini hanya jadi penonton dari pelaku pembangunan luar Kota Cirebon. Kejadian di Disdik ini jadi pemicu buat kita. Karena beberapa pengusaha lokal ikut, tapi disayangkan pihak-pihak lain ada yang menggiring pengusaha luar untuk ikut tender di Kota Cirebon. Seperti dari Bandung, Bekasi, Pandeglang,” ungkapnya.

Proyek pembangunan di Kota Cirebon, kata Nurhaidi, sudah seharusnya menjadi hak pengusaha kontraktor pribumi Cirebon. “Jangan sampai kita hanya menjadi penonton pembangunan di kota kita sendiri,” ucapnya.

Terhadap proses lelang yang kisruh, serta pelaksanaan lelang ulang dari beberapa paket yang memang gagal, Nurhaidi menambahkan, para kontraktor lokal sudah bersepakat akan mengawal prosesnya sampai selesai.

“Kita semua akan mengawasi sampai selesai. Tidak akan berhenti sampai di sini. Ke depan, kita akan terus mengawal agar tidak ada permainan. Bila perlu kita akan melakukan investigasi. Tender yang gagal lelang harus segera, karena dikejar deadline. Jangan sampai anggaran dikembalikan karena tidak bisa terserap,” kata Nurhaidi. (sep)

Sumber: