PDIP Kuningan Dirikan Dapur Umum

RAKYATCIREBON.ID – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan berinisiasi membuat posko dapur umum untuk membantu pasien Covid-19 yang sedang melakukan Isolasi Mandiri (Isoman). Selain itu ada iuran wajib sebesar Rp 30 juta masing–masing Anggota Fraksi PDIP Kuningan termasuk Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.

Sekretaris DPC PDIP Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan, Iuran sebesar Rp 30 juta ini sebagai bentuk kepedulian kader PDIP Kuningan, yang sebelumnya mendapat instruksi dari Ketua Umum yaitu Ibu Hj Megawati diteruskan kepada DPD PDIP hingga ke DPC dan semua kader PDIP disetiap daerah.

Menurut Zul sapaan akrabnya, urunan itu sekaligus gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 serta mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri.

“Terkumpulnya uang tersebut, sebagai bentuk keprihatin PDIP serta kepedulian terhadap masyarakat. Terutama mereka yang sedang menjalani isoman dan warga terdampak covid-19 lainnya. Sebab dalam program PDIP peduli ini mengusung tema tertawan dan menangis bersama masyarakat,” kata Zul.

Teknis penyalur bantuan donasi tersebut, Zul mengungkap bahwa PDIP akan membuat dapur serta posko darurat di setiap Kecamatan. Pendirian dapur dan posko itu sebagai bentuk pelayanan dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19 di lingkungan masyarakat.

“Secara teknis, kita akan buat dapur umum, posko darurat sebagai pelayanan kepada lapisan masyarakat. Sebab bicara pandemic Covid-19 itu sudah bukan menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tanggungjawab kita semua untuk memutus matarantai penyebaran covid-19 tersebut,” ujarnya.

Zul yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD menyebutkan, dalam penangan Covid-19 ada tiga indikator yang menjadi perhatian untuk memutus mata rantai penyebaran. Seperti dari jumlah kasus angka kematian, kesembuhan dan penyeberan Covid-19.

“Kami menganggap dalam penanangan Covid-19 yang harus diperhatiakan itu ada tiga. Diantaranya menekan peningkatan angka kematian, peningatan angka kesembuhan dan penekanan penyebaran covid-19 yang terjadi di lingkungan,” terangnya.

Dalam penekanan penyebaran covid-19, lanjut Zul, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penangan isolasi mandiri berbasis desa. Pasalanya, pelaksaan isolasi di desa itu sebagai pemutus besar penyebaran virus yang terjadi akhir-akhir ini.

“Ya sering saya sebut dan pernah meminta kepada pemerintah untuk melakukan isolasi berbasis desa. Meski pemerintah sudah punya tempat isolasi tepradu di BKPSDM, namun tidak ada salahnya melangsungkan isolasi mandiri di desa,” ujarnya.

Zul menilai alasan perlakuan isolasi mandiri berbasis desa sangat efektif, serta mengurangi beban tenaga medis yang tergabung dalam Satgas Covid-19.

“Iya fasilitas isolasi mandiri di desa itu akan mengurangi bebas tim medis serta akan meningkatkan kepedulian warga lain terhadap mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di suatu tempat yang ditentukan oleh desa,” imbuhnya.

Mengenai tempat isolasi mandiri di desa, Zul mengklaim bahwa kepala desa ini sekaligus penanggungjawab dalam pelaksanaan isolasi mandiri. “Nah, untuk tempatnya itu bisa di pusatkan di tiap sekolah. Hal itu karenan mengingat KBM kita masih daring dan lingkungan sekolah jelas memiliki sarana lengkap, seperti MCK halaman dan bangunan pagar,” pungkasnya.(ale)

Sumber: