Banyak Catatan dari Dewan, Tahun Depan Pemkab Cirebon Harus Lebih Baik

RAKYATCIREBON.ID -  Banyak catatan dari legislatif, terhadap penyelenggaraan Anggaran APBD 2020. Pasalnya, banyak target tidak tercapai. Sehingga, catatan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus dievaluasi eksekutif.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka menjelaskan tidak tercapainya capaian kinerja memang, persoalannya lantaran ditahun 2020 dilanda bencana dasyat. Yakni Covid-19. Hal itu bisa dimaklumi. Tapi, tetap saja tidak mengurangi kejelian legislatif untuk tetap mengkritisinya.

Misalnya saja, kata politisi Golkar itu, target dana bagi hasil bukan pajak, atau sumber daya alam, terealisasi Rp38 milyar. Padahal yang ditargetkan Rp58 M. Artinya hanya 65 persen yang terserap. Pun juga dari dana alokasi umum (DAK), teralisasi Rp1 trilyun. Padahal yang ditargetkan Rp1,4 trilyun. Sehingga, hanya tercapai 95 persen saja.

“Banyak target kinerja capaian tidak terealisasi. Kami minta kedepannya harus diperbaiki. Kami maklum, Covid-19 memang melanda berbagai sektor. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi,” ucap Teguh, saat memberikan laporan pada saat rapat Persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2020.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg menjelaskan pasca disahkan, pihaknya akan langsung memprosesnya dengan mengirimkan ke provinsi. \"Tiga hari kedepan, setelah pengesahan akan kita lanjutkan ke Provinsi,\" tuturnya.

Imron pun menyatakan terimakasih kepada legislatif yang telah membahas RAPBD 2020. Pihaknya terbuka, dengan saran dan kritik dari dewan.

\"Terimakasih kami sampaikan. Kami sangat terbuka dengan saran dan kritik dari dewan,\" tuturnya.

Pasalnya, terdapat beberapa catatan dari legislatif untuk dikoreksinya. Agar menjadi evaluasi untuk perbaikan ditahun mendatang. Diantaranya meliputi penetapan target pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal.

Kemudian Pengalokasian dan penyerapan dana refokusing penanganan pandemi Covid-19 belum maksimal. Serta langkah tindaklanjut hasil temuan badan pemeriksa keuangan (BPK), baik dalam realisasi anggaran maupun pengelolaan barang milik daerah.

\"Target-target kita tidak tercapai,\" akunya.

Meskipun ada keinginan untuk meningkatkan PAD, tapi pemerintah tidak berani melakukannya. Karena semua sektor mengalami keterpurukan.

\"Jadi kalau kita memaksa untuk menaikan pajak, ya kita tidak berani,\" tuturnya.

Pun demikian dengan tahun 2021. Hanya saja, pemerintah sudah ada menurunkan target capaian. Sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya.

\"Kita sudah menurunkan target. Jadi insyaallah. Tetap bisa kita capai. Tapi kalau dituntut untuk meningkatkan PAD dalam kondisi seperti ini, rasanya agak berat,\" pungkasnya. (zen)

Sumber: