Komunitas Literasi Sulit Terima Bantuan

RAKYATCIREBON.ID – Komunitas literasi di Kabupaten Cirebon sulit menerima bantuan. Alasannya, belum berbadan hukum. Padahal, jumlahnya cukup banyak. Ada 37 komunitas literasi. Mereka konsisten, menebar virus agar warga Cirebon gemar membaca.

Kalaupun ada bantuan sifatnya alakadarnya. Buku-buku bekas, dari para donatur. Bukan bantuan dari Pemda. Tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Makanya, kedepan, Pemda harus bisa memberikan apresiasi. Bantuan resmi yang bersifat hibah. Hanya saja, komunitas literasi pun harus taat dengan aturan. Sesuai yang dibutuhkan. Yakni menempuh proses, mereka harus berbadan hukum.

\"Kalau mau, mendapatkan bantuan atau hibah, ada aturan main. Hibah harus diberikan kepada lembaga yang sudah berbadan hukum. Nah komunitas ini belum,\" kata Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, H Hendra Nirmala SSos MSi, usai menggelar agenda rutin FGD bersama komunitas literasi, Kamis (27/5).

Karena kata Hendra, mereka (komunitas literasi,red) lahir dari kalangan masyarakat yang hanya dibekali semangat untuk membangun, membantu masyarakat. Agar gemar membaca. Tanpa mengharap balas jasa.

Kendati demikian, Pemda mestinya bisa menangkap, karena telah terbantu meningkatkan minat baca oleh adanya gerakan literasi dari komunitas.

\"Sekali lagi, mereka ini sudah membuktikan rasa tanggungjawabnya untuk mendorong anak-anak agar gemar membaca. Tinggal kita dari Pemda membantu dengan memberikan apresiasi kepada mrk. Kami di dinas sedang melakukan kajian-kajian sehingga mereka bisa diberikan penghargaan yang layak sesuai darma baktinya,\" ucapnya.

Makanya, melalui FGD, kata Hendra sebagai langkah awal untuk berkolaborasi demi penyempurnaan kedepan. \"Prinsipnya, kami atas nama Pemkab, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada komunitas literasi ini. Mereka dengan penuh keikhlasan membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak Kabupaten Cirebon melalui kegiatan literasi d masing-masing komunitasnya,\" ucapnya.

Pihaknya pun tidak diam. Komunitas literasi yang ada pun sudah diarahkan, agar mereka mau menempuh tahapan, supaya berbadan hukum.

\"Kan sudah banyak pertemuan, kita arahkan sedikit demi sedikit, kita dorong agar mereka berbadan hukum,\" ucapnya.

Soal pembiayaan pengurusan berbadan hukum, pihaknya akan mencarikan solusi. Sehingga, cita-cita itu bisa terwujud.

\"Biar nanti tidak ada kesulitan ketika nanti pemda akan memberikan apresiasi atau hibah kepada mereka,\" kata dia.

Karena selama ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya bisa membantu lewat mencari donatur-donatur. Setelah terkumpul baru di distribusikan ke komunitas.

\"Kedepan alangkah baiknya tidak begitu. Tapi dalam bentuk hibah. Bukan lagi sumbangan dari donatur. Biar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat,\" pungkasnya. (zen)

Sumber: