Pelaksanaan Mutasi Andalkan Donatur, Ada Kabar Sekda Tak Mau Paraf

Pelaksanaan Mutasi Andalkan Donatur, Ada Kabar Sekda Tak Mau Paraf

RAKYATCIREBON.ID - Pelaksanaan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sarat kejanggalan. Pasalnya, sejak proses pertimbangan penempatan pejabat hingga pelantikan pun, tidak melibatkan pihak yang memang berwenang melaksanakannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakyat Cirebon, dipaksakannya proses mutasi itu berawal dari tidak dilibatkannya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam tahapan seleksi.

Bahkan, uji kompetensi yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu juga, hanya sebatas seremonial yang hasilnya sudah direncanakan.

Terlihat dari tidak diisinya jabatan Inspektur Kabupaten Cirebon yang saat ini kosong. Informasi yang berkembang, jabatan tersebut gagal ditempati karena tidak diberikan izin oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lantaran saat uji kompetensi tidak masuk posisi yang diujikan.

Pelaksanaan rotasi juga cenderung dipaksakan karena tidak adanya keterlibatan Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jika melihat tugas pokok dan fungsinya, bidang itulah yang seharusnya mengurus proses sejak pengajuan hingga pelantikan.

Terlebih, Baperjakat sendiri tidak ikut dilibatkan dalam proses finalisasi penentuan nama pejabat yang akan dirotasi. Berdasarkan penelusuran, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs H Rahmat Sutrisno MSi tidak mau membubuhkan paraf pada draf akhir rotasi karena menganggap tidak mengetahui proses secara keseluruhan.

Untuk pelaksanaan rotasi sendiri, salah satu sumber menyebut, dana yang dikeluarkan berasal dari donatur yang merupakan kepercayaan \"orang kuat\". Alhasil, pelantikan para pejabat juga dilaksanakan secara apa adanya, meskipun dengan alasan di tengah masa pandemi.

Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg juga nampaknya tidak bisa berbuat karena tekanan orang kuat itu. Akhirnya, Imron hanya bisa menandatangani draf akhir tanpa diberikan ruang.

Meski demikian, Imron saat dikonfirmasi membantah hal tersebut. Dia beralasan, penempatan pejabat kali ini sudah sesuai hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

\"Hasil uji kompetensi sudah keluar dan saya tinggal pilih saja sesuai hasilnya,\" ungkapnya sembarimenyebut tidak ada intervensi dari pihak mana pun. (tim)

Sumber: