Mutasi Hasil Paksaan dari Luar, Bupati Tak Membantah, Tak Mengiyakan

RAKYATCIREBON.ID – Mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon digelar Jumat (21/5) sore lalu di Ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon. Sebanyak 13 pejabat terkena rotasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rakyat Cirebon, draf rotasi pejabat ini banyak mengalami perubahan. Di akhir pembahasan, nampaknya berubah sesuai pesanan pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan, terlihat tidak ada keterlibatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Saksi pelantikan sendiri yang biasanya langsung Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pada pelantikan kali ini diisi Asisten Daerah Administrasi Umum, H Ronianto dan Kepala Dinas Kesehatan, Hj Enny Suhaeni SKM MKes serta Direktur RSUD Waled, dr H Budi Soenjaya.

Sedangkan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs H Rahmat Sutrisno MSi terlihat hanya di kursi tamu undangan beserta unsur Forkopimda. Dipimpin oleh Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg pelantikan berjalan lancar tanpa ada protes maupun kendala.

Kepada wartawan, Imron mengaku rotasi kali ini tetap menjalankan tahapan yang sesuai. Menurutnya, penempatan posisi kali ini sudah sesuai dengan hasil uji kompetensi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

“Ini kan hasil tes lalu. Kita kan lihat ini cocoknya ke mana, itu cocoknya ke mana. Kita juga mempertimbangkan kompetensi para pejabat karena eselon II ini harus cakap dalam segala hal, bukan hanya teknis,” ujarnya.

Mengenai tekanan pihak luar, Imron enggan menjawabnya. Dia tidak membantah maupun mengiyakan. Dia hanya menyebut sudah sesuai tahapan yang berlaku.

Termasuk juga saat disinggung mengenai arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Imron menyebut tidak ada. Dia menyampaikan hanya akan melaporkan hasil rotasi kali ini. “Ke sana hanya laporan saja,” tambahnya.

Berdasarkan kabar yang berkembang, draf akhir rotasi kali ini baru selesai pada malam hari. Bertempat di Bandung, perubahan besar terjadi sehingga undangan pelantikan pun baru disebar pada pagi hari sebelum pelantikan.

Kepala BKPSDM lama, Dr Iis Krisnandar SHCn yang saat ini dipindah ke Dinas Sosial juga terlihat tidak menggunakan jas seperti peserta lainnya. Padahal, sebagai pihak yang seharusnya menyelenggarakan rotasi, Iis lebih bisa mempersiapkan jika memang dilibatkan.

Diberitakan sebelumnya, proses mutasi ini sebetulnya mendapatkan penolakan dari beberapa pejabat yang tergabung dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), karena terkesan dipaksakan.

Hanya saja, ada beberapa pihak yang tetap memaksakan pelaksanaan mutasi dilakukan Jumat sore lalu.

Mengenai draf mutasi, informasi yang berkembang memang ada pihak ketiga yang bermain di luar Bupati Cirebon dan Baperjakat. Orang kuat inilah yang menentukan komposisi pejabat di SKPD. Posisi bupati banyak disebut tidak ikut dilibatkan selain hanya menandatangani SK yang namanya sudah ditentukan oleh pihak tersebut.

Salah satu sumber yang berhasil dihubungi Rakcer membenarkan adanya kabar tersebut. Dirinya mendengar, ada unsur paksaan agar mutasi tetap dilaksanakan Jumat sore lalu.  (tim)

Sumber: