Zaman Lagi Susah, DPRD Kuningan Minta Tunjangannya Dinaikkan Lagi

RAKYATCIREBON.ID  - Di tengah pandemi dan  defisit anggaran, DPRD Kabupaten Kuningan malah meminta kenaikan tunjangan untuk perumahan. Situasi serba susah inilah, yang membuat banyak pihak ramai-ramai melakukan penolakan.

Berdasarkan data yang diperoleh Rakyat Cirebon, tunjangan perumahan tahun 2020 untuk anggota sebesar Rp11 juta, Wakil Ketua DPRD Rp13 juta, dan Ketua DPRD Rp15 juta. Tahun 2021, menjadi Rp13 juta untuk anggota, Rp16 juta untuk wakil ketua, dan Rp20 juta bagi ketua DPRD.

Berdasarkan kajian dari tim appraisal Universitas Pasundan (Unpas), anggota DPRD Kuningan meminta kenaikan lagi. Untuk anggota Rp23 juta, wakil ketua DPRD dan ketua DPRD Rp26 juta.

Selain itu, untuk tunjangan transportasi juga meminta kenaikan. Tahun 2020 anggota Rp8 juta, wakil dan ketua untuk kendaraan dinas plus BBM Rp8 juta.  Tahun 2021 anggota Rp11 juta, wakil dan ketua untuk kendaraan dinas plus BBM Rp12 juta. Berdasarkan kajian appraisal Unpas, para wakil rakyat ini minta dinaikan, anggota Rp14,5 juta, wakil dan ketua Rp23 juta.

“Keinginan untuk menaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota dewan memang tidak melanggar aturan. Namun akan memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa mereka kurang ‘peka’ terhadap situasi ekonomi yang saat ini dalam kondisi kurang sehat,” kata pemerhati Kuningan, Sujarwo BA.

Menurutnya, yang lebih memprihatinkan adalah niat anggota lembaga legislatif yang salah satu fungsinya terkait anggaran, justru hasrat melambungkan kedua tunjangan makin besar. Padahal, Kabupaten Kuningan tengah dilanda kesulitan keuangan, dampak dari Covid-19.

“Kebijakan refocusing di kisaran 30-40 persen berdampak langsung terhadap hak-hak rakyat untuk meniknati hasil pembangunan secara optimal. Ketika banyak infrastruktur yang belum tersentuh perbaikan karena krisis anggaran, sungguh kurang elok jika para wakil rakyat memaksakan diri untuk menaikan kedua anggaran tadi,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Boy Sandi Kartanegara. Dirinya menghargai keinginan para anggota DPRD untuk meminta kenaikan berbagai tunjangan yang biasa dinikmati setiap bulan. Cuma rasa-rasanya seperti kurang adil ketika kondisi daerah menghadapi situasi seperti sekarang, malah menuntut kenaikan.

Harus disadari, lanjutnya, semua sektor sedang terpukul akibat pandemi. Namun miris, tunjangan dewan minta naik. Pihaknya memahami beban kerja DPRD kian hari kian berat. Hanya saja, situasi dan kondisinya sangat tidak tepat.

“Kalau ukuran kenaikan itu adalah kinerja, maka kita bisa evaluasi bersama bagaimana kinerja DPRD tahun lalu. Apakah sudah memuaskan karena semua produk-produknya bermanfaat besar bagi kesejahteraan rakyat yang diwakilinya? Ini kan hal-hal yang kemudian harus dijawab bersama,” bebernya.

Dia pun berharap, tuntutan kenaikan tunjangan tak perlu dilanjutkan tahun ini. Sebaliknya, DPRD ikut mendorong percepatan kemandirian daerah dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. “Kalau sudah bisa mencapai 90 persenan. Minta helikopter sekalipun, sudah masuk akal,” ketusnya. (ale)

Sumber: