Juli Masuk Sekolah Lagi, Tapi Masih Terbatas

RAKYATCIREBON.ID - Pemerintah berupaya mendorong akselerasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas melalui Surat Keputusan Bersama Empat Menteri.

Untuk mengoptimalkan kebijakan ini, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melakukan sosialisasi berupa Dialog Produktif bertajuk \"Rindu Pembelajaran Tatap Muka\".

Acara ini ditayangkan virtual dengan menghadirkan langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim beserta Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, akhir pekan lalu.

Dalam penjelasannya, Nadiem menyampaikan, persiapan yang tengah dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Pertama, akselerasi vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan sebagai salah satu prioritas pemerintah.

\"Kemenkes mendorong agar di akhir bulan Juni sampai dengan Juli, semua guru, dosen, dan tenaga kependidikan kita sudah divaksinasi. Saya juga mendorong pemerintah daerah untuk ikut berperan aktif memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan,\" ungkap Nadiem.

Persiapan selanjutnya, untuk pelaksanaan PTM terbatas, pihaknya sudah melakukan fleksibilitas penuh atas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah.

Sehingga dana BOS dapat dialokasikan untuk melengkapi keperluan sekolah yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Seperti masker, sabun cuci tangan, tes Covid-19 secara berkala, serta berbagai kelengkapan penunjang lainnya.

Dijelaskan Nadiem, dalam pelaksanaan PTM terbatas ini, orang tua tetap berperan penting dan berhak memutuskan anaknya untuk melakukan PTM terbatas. Atau tetap melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah, sehingga tidak ada paksaan terhadap orang tua.

Selain itu, ia menegaskan kembali bahwa PTM terbatas ini tidak sama dengan PTM saat sebelum masa pandemi. Kali ini, kata dia, secara teknis PTM terbatas dijalankan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat.

Seperti menerapkan 50 persen kapasitas kelas, atau maksimal 18 anak setiap kelasnya. Menjaga jarak antar tempat duduk siswa, tidak ada aktivitas yang menimbulkan kerumunan, dan penerapan protokol kesehatan 3M di lingkungan sekolah.

\"Pemda berhak menutup kembali sekolah, jika infeksi Covid-19 daerah tersebut sedang mengalami peningkatan. Jadi kita harus tetap siaga. Jika terjadi infeksi di dalam lingkungan sekolah, sekolah diwajibkan untuk ditutup sementara,\" kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan kabar gembira tentang respons baik dari orang tua, sekolah, pemda, dan masyarakat berkaitan dengan SKB Empat Menteri yang memutuskan PTM terbatas tersebut.

Dede mencontohkan, seperti di Kabupaten Bogor, terdapat 170 sekolah yang telah diverifikasi dan siap melaksanakan PTM terbatas. Pihak sekolah juga sudah meyiapkan perlengkapan protokol kesehatan yang nantinya diharapkan mampu membuat siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.

\"Jangan sampai anak-anak kita itu terlalu asik di rumah, sehingga kehilangan kesempatan untuk sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas menjadi suatu momentum untuk mengembalikan semangat belajar kembali,\" ungkap Dede.

Sumber: